"Kami menilai pembebasan terhadap aktivis HAM sangat diperlukan karena isu HAM ini dilindungi oleh prinsip kenegaraan kita. Kita dukung!" kata Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).
Bagi Budi, pembebasan itu akan menunjukkan keberpihakan pemerintah pada korban-korban pelanggaran HAM di penjara. Melalui pembebasan Eva ini, Budi melihat akan ada kejutan di bidang HAM lainnya yang akan dilakukan Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi dan sejumlah organ pendukung Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu mengharapkan isu HAM tak hanya menjadi bahan kampanye belaka. Jokowi-JK diharapkan membuat warisan baru yang baik di sektor HAM.
"Ini pemerintahan baru punya peluang memberikan warisan terbaiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi yang lebih baik. Tak boleh ada yang jadi murah nyawanya di republik ini," kata Budi.
Kembali pada pembebasan Eva, kasus yang membuat aktivis pembela petani itu dibui menunjukkan adanya motif ekonomi dibalik beberapa kasus pelanggaran HAM. Budi menilai pemerintah harus hadir untuk menengahi motif-motif yang berpotensi mencoreng hak asasi orang lain.
"Aspek HAM ini kan luas sekali karena pelanggaran HAM dan dimensi politik-ekonomi kalau tidak dibatasi akan semena-mena. Karena itu jadi tanggung jawab negara," kata Budi.
Lalu, bagaimana harapannya dengan kasus ekspansi industri perkebunan yang melanggar hutan adat dan mencoreng hak asasi suku-suku tradisional? "Kita berharap Jokowi-JK memberikan perhatian serius terhadap persoalan HAM seperti itu," jawab Budi.
"Seiring waktu, ini akan menjadi sangat krusial dan bagaimana penduduk bebas dari rasa cemas dan gelisah jadi kemerdekaan yang hakiki bisa dirasakan seluruh rakyat. Kami menilai Presiden Jokowi sangat serius terhadap persoalan seperti itu," tambahnya.
(vid/mok)