Yakin Korupsi di DPR Berkurang, Fadli Zon Usul Sistem Pengawasan Online

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meyakini jumlah anggota DPR yang terlibat korupsi di periode 2014-2019 akan berkurang. Karenanya, Fadli menyiapkan sistem pengawasan anggota dewan yang dianggap efektif.

"Saya yakin DPR sekarang akan lebih kecil dari isu-isu korupsi itu karena tidak terjadi kolusi dengan eksekutif. Korupsi terjadi ketika eksekutif, legislatif, yudikatif berkolusi terlalu dalam. Saya optimis tindakan korupsi di DPR akan berkurang," kata Fadli saat jumpa pers peluncuran petisi online di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Menurut Fadli, korupsi bisa terjadi karena kelemahan sistem pengawasan. Untuk mengurangi angka korupsi, alumnus UI ini ingin semua kegiatan dan laporan keuangan anggota DPR terekam di website.

"Sistem kita kembangkan lewat website, jadi setiap anggota punya sub website. Kinerjanya apa, reses di mana. Jadi ini kontrol bagi konstituen. Mereka bisa laporkan keuangannya di situ secara sukarela di situ," ucap Waketum Gerindra ini.

Fadli juga mengungkapkan saat ini DPR tak lagi ambil bagian terkait proses anggaran. Langkah ini tentunya akan menutup celah kongkalikong anggota dewan. Tapi Fadli juga menuntut komitmen pribadi dari setiap anggota DPR.

"Tiap anggota DPR disumpah, ini komitmennya. Tiap parpol juga ada pakta integritas, harus lapor LHKPN," ujarnya.

Selain untuk anggota DPR, Fadli juga punya pesan untuk pemerintah terkait penanganan korupsi. Ia meminta agar pemerintah berani menyita aset koruptor di luar negeri.

"Pemerintah Indonesia harus berani minta pemerintah Singapura tanda tangan perjanjian ekstradisi buronan dan kekayaan. Singapura jangan jadi safe heaven penampunyan korupsi orang Indonesia ditaruh di Singapura. Kalau bisa ya kita angkat jempol," ungkapnya.

(imk/fdn)