PPATK: Gajinya Pasti, Transaksi PNS Paling Gampang Dipantau

Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan kalangan birokrat pegawai negeri sipil masih yang menjadi pertama dalam dugaan transaksi mencurigakan. Setelah itu, berikutnya ada kalangan politisi.

"Begini ya kalau birokrat, PNS itu kan gajinya misalnya Rp 5 juta, tapi transkasi Rp 20 juta, nah itu kan mencurigakan. Jadi, bisa banyak jumlah pelakunya tapi nominalnya tidak banyak dibandingkan sama politisi," ujar Yusuf usai acara Workshop Antikorupsi dalam Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional di Gedung Aneka Bakti, Kemensos, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Dia mengatakan faktor lebih mudah ditemukannya kalangan birokrat PNS dalam kasus transaksi mencurigakan disebabkan karena ukuran gaji. Menurutnya, besaran gaji PNS bisa diukur. Tapi, ketika ada transaksi dengan jumlah besar, hal tersebut yang dicurigai.

Berbeda dengan politisi yang perlu proses pengamatan agak lama untuk melihat adanya dugaan transaksi mencurigakan. Contohnya, kata Yusuf, seperti kasus Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin yang sudah diamati sejak Mei 2013.

"Tapi, yang lebih banyak memang birokrat PNS karena gampang diukur gajinya. Karena jelas gajinya segitu. Tapi, kalau bicara dari segi besaran ya memang politisi. Seperti Ketua DPRD bangkalan kemarin, Fuad Amin. Itu kan sudah kita kirim sejak tahun lalu. Tahun kemarin dari 2013 bulan Mei," jelasnya.

Namun, untuk ukuran besaran jumlah korupsi, politisi menempati urutan pertama.

"Kalau soal besaran ya politisi. Itu rata-rata begitu. Kalau dari segi jumlah orangnya ya PNS, karena PNS gampang diukur," katanya.

(hat/fjp)