.webp)
"Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan diperlukan untuk kebaikan," ujar Khofifah di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial, Jalan Salemba, Jakarta, Selasa, (9/12/2014).
Acara ini diikuti sekitar 150 pegawai Kemensos termasuk pejabat eselon I sampai eselon IV. Khafifah tidak menampik kalau sejauh ini salah satu persoalan korupsi terjadi pada insitusi. Khofifah pun ingin institusi atau lembaga yang dipimpinnya bisa menekan jauh tindak korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan ada dua hal penting yang harus diperbaiki untuk menekan praktek korupsi. Menurutnya, kedua hal tersebut adalah manusia sebagai penyelenggara negara serta peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggara program.
Kalau dua faktor ini dibenahi, Khofifah meyakini ada perbaikan dalam tindak pemberantasan korupsi.
"Korupsi itu dianggap sudah jadi budaya. Maka untuk menggerakkan perlawanan perlu budaya anti korupsi, posisi ini adalah dijadikan penguatan mengawal internal, eksternal kementerian, sama-sama menjaga persamaan," tuturnya.
Dia menambahkan, lembaga yang dipimpinnya akan memprioritaskan kinerja pelaksanaan yang transparansi, profesional, dan akuntabilitas. Salah satu yang paling diprioritaskan adalah fokus pembenahan terkait akurasi data masyarakat miskin.
Jika persoalan ini bisa diatasi maka kendala yang menghambat masyarakat miskin dapat diatasi.
"Survey integritas penyelenggara sektor publik masih jauh dari harapan. Saya juga menerima masukan kepada kami dalam reformasi birokrasi bahwa perencanaan, validasinya, datanya kemensos harus terus berbenah, supaya ada kebaikan yg bisa kita tuai," sebutnya.
Sebelum workshop, jajaran pejabat eselon I Kemensos juga menyempatkan untuk membaca dan menandatangani pakta integritas terkait pencegahan korupsi. Menteri Khofifah langsung menyaksikan proses penandatanganan fakta integritas ini.
(hat/fjp)
