Ahok Pakai AusAID Bantu Revitalisasi Angkutan Umum di Jakarta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan rapat dengan tim AusAID membahas revitalisasi angkutan umum. Pemprov DKI menggandeng lembaga penyalur bantuan luar negeri milik pemerintah Australia itu untuk membenahi sektor transportasi pada 2015.

"AusAID memang membantu Pemda DKI untuk proses revitalisasi angkutan umum. Tadi mereka laporan saja bahwa akan mengubah pola yang semula sistem setoran menjadi sistem penggajian dan polanya bagaimana step by step," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI Emanuel Kristanto di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Emanuel berujar, bentuk bantuan yang akan diberikan lembaga donor itu yakni berupa konsultasi. Mereka akan mendampingi pemprov DKI hingga rencana pembenahan angkutan bisa rampung dilakukan.

Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni mengubah pola layanan transportasi dan restrukturisasi manajemennya. Mulai Januari 2015 semua operator angkutan umum akan di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta, BUMD Pemprov DKI.

Para pengusaha angkutan umum juga akan didorong untuk masuk ke dalam badan usaha yang berkontrak dengan PT Transportasi Jakarta. Lewat kontrak layanan itu, maka nantinya Transportasi Jakarta melalui pemprov yang akan membayar mereka dalam bentuk subsidi.

"Jadi nanti (sopir) digaji oleh pemda, tapi melalui PT Transportasi Jakarta, lewat subsidi tadi. nah ini yang sedang kita hitung-hitung kira-kira pilot projectnya di mana dan gajinya berapa, itu sedang kita hitung. Operatornya kontrak sama PT TransJ, dibayar rupiah/km, nanti dari operator menggaji sopir, jadi sopir gak perlu kejar setoran lagi," sambung Emmanuel.

Konsep ini ditargetkan bisa diterapkan pada seluruh angkutan umum mulai 2017. Dia berharap prosesnya bisa dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul gejolak penolakan dari para pengusaha angkutan.

"Harapannya semua bisa menerima karena konsepnya kan untuk perbaikan layanan angkutan di DKI. Itu tantangan kita. Kalau dari rekan-rekan (dishub) perlu 10 tahun tapi pak gubernur minta dipercepat jadi dalam 1-2 tahun ini harus ada actionnya," terang Emanuel.

(spt/fdn)