"Belum, kami belum menentukan sikap mendukung atau menolak. Sejauh ini saya baru dikasih kemarin data Perppu-nya dan sedang kami kaji. Jangan dulu menolak. Akan kami lihat, apa ada pasal-pasal yang perlu kami kaji, ya kami kaji," ungkap Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah.
Hal tersebut diuangkap Dimyati usai Konferensi Pers mengenai Mukernas di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro No 9, Jakpus, Senin (8/12/2014). Meski PPP belum memutuskan sikap yang akan diambilnya, Dimyati menyebut Perppu gagasan SBY itu pada dasarnya bertujuan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sekutunya di Koalisi Merah Putih, Golkar telah menyatakan sikap menolak Perppu Pilkada, PPP tidak mau mengikuti jejaknya. Meski begitu Dimyati memastikan PPP tidak akan abstain dalam menyikapi Perppu tersebut.
"PPP dan Golkar beda. Golkar sendiri, PPP sendiri. Kami punya prinsip sendiri, kami kaji sendiri betul-betul. Kalau putusannya nerima ya nerima kalau putusannya nolak ya nolak. Hanya 2 saja itu tidak ada abstain," Dimyati menjelaskan.
PPP disebut Dimyati masih memiliki peluang untuk menerima Perppu tersebut. Terkait perjanjian antara KMP dengan Demokrat untuk menggolkan Perppu Pilkada, Dimyati mengaku tidak ikut menandatanganinya.
"Ada (peluang diterima). Tapi masih perlu dikaji secara mendalam sampai 11 Januari 2015. Begitu masa sidang DPR, maka kami akan sudah mengambil kesimpulan seperti apa. (Kesepakatan dengan Demokrat) saya tidak tanda tangan itu. Saya tidak tahu," tutupnya.
(ear/rmd)











































