PPP Kubu Djan Faridz Masih Kaji Perppu Pilkada Langsung

Jakarta - Partai Golongan Karya sudah memutuskan untuk menolak Perpu Pilkada langsung yang diterbitkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat masih menjabat Presiden. Bagaimana sikap partai-partai lain di gerbong Koalisi Merah Putih?

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz, Dimyati Natakusuma, mengatakan pihaknya belum menentukan menerima atau menolak Perppu Pilkada.

PPP pimpinan Djan Faridz menurut Dimyati saat ini tengah menyiapkan satu tim untuk mengkaji Perppu tersebut. Pengkajian meliputi konsep dan aspek legislasi. "Apakah sesuai dengan konstitusi atau bertabrakan dengan Undang-undang lain, kami harus lihat konsepsinya apakah sesuai dengan konstitusi dan ada harmonisasi hukumnya," kata Dimyati di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2014).

Keputusannya, menurut Dimyati, hanya ada dua yakni menerima atau menolak Perppu tersebut. "Belum kami putuskan, sedang kami kaji secara mendalam. Kalau nanti keputusannya menerima ya terima, tolak ya tolak. Hanya ada dua, tidak ada abstain," kata politisi yang juga mantan Wakil Ketua MPR itu.

Terkait adanya kesepakatan dengan SBY di akhir masa jabatannya sebagai presiden bahwa PPP mendukung Perppu Pilkada, Dimyati mengaku tidak mengetahui. "Saya tidak tanda tangan (kesepakatan)," elak Dimyati.

Di Dewan Perwakilan Rakyat kubu Djan Faridz memiliki enam anggota. Keenam anggota DPR dari PPP itu kemarin turut mendukung penggunaan hak interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sementara 32 anggota Fraksi PPP lainnya memilih berada di kubu Ketua Umum Romahurmuziy (Romi).

(erd/nrl)