3 Organisasi Ini Pernah Sampaikan Catatan Kritis Soal Kurikulum 2013

Jakarta -

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pernah menyampaikan pandangannya mengenai Kurikulum 2013. Namun pandangan itu tidak dihiraukan sehingga yang dikhawatirkan para guru terjadi.

Hal itu tertuang dalam keterangan tertulis Seputar Keputusan Mendikbud tentang Penghentian Kurikulum 2013 yang dikirimkan kepada detikcom, Senin (8/12/2014). PGRI menilai persiapan Kurikulum 2013 belum matang dan meminta pelaksanaannya ditunda. Permintaan ini dilakukan pada 17 Januari 2013 lalu.

Pertimbangannya karena rancangan pendekatan tematik terpadu harus dijelaskan antar tingkatan, pengkajian ulang penggantian penjurusan menjadi peminatan pada tingkat SMA, penerbitan landasan hukum Kurikulum 2013 serta persiapan yang lebih matang dengan mempertimbangkan heterogenitas wilayah Indonesia. Termasuk kesiapan guru dan sinkronisasi yang baik antar pemegang kepentingan.

Entah apa yang terjadi, Kurikulum 2013 tetap diberlakukan dan memunculkan masalah. PGRI menemukan salah satu masalah yang ada pada 11 September 2014 lalu.

PGRI menyaksikan distribusi Kurikulum 2013 semester 1 belum tuntas menjangkau seluruh kabupaten/kota. Lalu, pelatihan implementasi Kurikulum 2013 belum menjangkau semua guru.

Ombudsman RI juga menyampaikan catatan kritisnya terkait Kurikulum 2013. Menurut Ombudsman, Kurikulum 2013 menuai banyaknya laporan dari daerah tentang buruknya pelaksanaan.

Laporan dari semua daerah itu rata-rata mengenai buku yang tidak tersedia, guru sulit menerapkan penilaian dan susah memenuhi target mengajar 24 jam sepekan untuk syarat sertifikasi, dan masih banyak pengaduan lainnya.

Ombudsman mengirimkan rekomendasi agar Kemendikbud menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada 29 November 2014. Ombudsman melihat Kurikulum 2013 seharusnya tidak dilaksanakan serentak di 2014 karena belum ada evaluasi dan pengecekan hasil.

ICW pun memberikan pandangan kritisnya dengan mendesak pemerintah menghentikan Kurikulum 2013 karena tidak didasari konsep yang jelas dan matang. ICW melihat penerapan Kurikulum 2013 ini tidak diikuti dengan pendistribusian buku yang optimal sehingga orangtua dan siswa mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli atau fotokopi buku pelajaran.

(vid/nrl)