Hal itu mencuat dalam pandangan umum DPD-DPD yang disampaikan secara perwakilan berdasarkan pulau, ditambah organisasi Golkar, dalam forum Munas IX Golkar di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Minggu (7/12/2014).
"Kalau 'Suara Golkar Suara Rakyat' itu hanya elite, kalau (mendukung) pemilihan langsung, maka 'Suara Rakyat Suara Golkar'. Itu maksudnya," kata juru bicara DPD Golkar se-Sumatera Jauharuddin Harmain yang memberi pandangan umum pertama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada disampaikan oleh perwakilan Sulawesi yang disampaikan oleh Wakil ketua DPD I Sulawesi Utara Rubben Saerang. Pihaknya secara tegas menolak hasil Munas IX Bali yang menetapkan dinilai tidak demokratis dan tak sesuai aturan.
"Suara Rakyat Suara Golkar, mengapa demikian? Filosofi Partai Golkar substansinya membela rakyat, membela NKRI. Dalam kaitan itu maka hak-hak politik kita tempatkan tertinggi dari kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila," kata Rubben.
Pandangan senada disampaikan oleh organisasi Kosgoro 1957 yang disampaikan langsung oleh ketua umumnya Agung Laksono yang juga calon ketua umum DPP.
"Banyak sekali keputusan dan kebijakan publik yang diawali dengan pemikiran Partai Golkar yang itu bersumber dari rakyat. Karena itu slogan kita yang selama ini 'Suara Golkar Suara Rakyat' ada keinginan Suara Rakyat Suara Golkar," kata Agung kembali disambut tepuk tangan kader yang seluruhnya berjas kuning.
"Berkenaan dengan hal itu mengenai keinginan untuk menetapkan pemilihan kepala daerah dialihkan dari hak langsung kepada DPRD, dikembalikan lagi kepada rakyat. Itu bukti 'Suara Rakyat Suara Golkar!" tegas Agung disusul tepuk tangan forum.
(bal/trq)