Perbedaan Data Pasukan Asing di Aceh Bukti Buruknya Koordinasi

Jakarta - Adanya perbedaan keterangan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala BIN Syamsir Siregar dalam raker dengan Komisi I DPR tentang jumlah pasukan asing di Aceh dinilai sebagai bukti buruknya koordinasi antarinstansi."Perbedaan itu tidak lumrah apalagi dinyatakan dalam forum terbuka. Dan ini menunjukkan kedua instansi tidak berkoordinasi dengan baik," ujar pengamat militer dari UI, Andi Widjajanto.Menurut Andi, dalam percakapan dengan detikcom, Jumat (21/1/2005), ini juga menunjukkan di akhir 100 hari pemerintahan SBY masalah utamanya tetap pada konsolidasi dalam pemerintahan. "Dan tidak adanya koordinasi antara instansi yang terkait."Mengenai tudingan Syamsir bahwa pasukan asing tersebut memiliki agenda khusus, Andi menilai hal itu justru merugikan pemerintah Indonesia. "Itu opsi yang salah di saat pemerintah melakukan strategi tanggap darurat. Langkah itu justru menjadi kontraproduktif," tukasnya.Menurut Andi, saat ini seharusnya pemerintah bergandengan tangan dengan pihak asing dalam menangani Aceh. "Kecurigaan ini justru akan makin menyulitkan gerak di lapangan. Ini bukti komunikasi politik yang tidak jalan," tegasnya.Andi juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan pasukan asing dari Aceh. "Jangan sampai pasukan asing harus keluar karena adanya kepentingan keamanan. Karena argumen itu akan makin menujukkan arogansi dan dominannya militer dalam pembuatan kebijakan."Dalam raker dengan Komisi I DPR, Endriartono Sutarto mengatakan pasukan asing yang berada di Aceh sebanyak 3.711 personel dari 11 negara. Dengan rincian Singapura 965 personel, Australia 385 personel, Jerman 301 personel, Malaysia 265 personel, Perancis 250 personel, Pakistan 200 personel, Rusia 160 personel. Swiss 50 personel, Brunai 47 personel, Inggris 40 personel dan terakhir Amerika Serikat 36 personel.Sementara Syamsir menyatakan jumlah militer asing di Aceh mencapai 19 ribu orang. Sedangkan untuk relawan berjumlah ribuan. Menurut Syamsir pihak asing pasti akan memanfaatkan setiap aktivitas untuk tujuan tertentu seperti untuk mengetahui kondisi geografis Indonesia. (gtp/)