Berkaca dari MA, Presiden Harus Lakukan Rekrutmen Hakim MK yang Transparan

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan memilih Suhartoyo menjadi satu dari 2 hakim konstitusi baru untuk periode 2015-2020. Namun, berbagai pihak mempertanyakan kredibiltas hakim pemvonis ringan Djoko Susilo ini.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, Suhartoyo yang masih diselidiki oleh Komisi Yudisial (KY) terkait keterlibatannya dalam perkara korupsi harusnya menjadi sinyal alarm bagi Presiden Jokowi. Diharapkan Jokowi segera menandatangani Keppres tentang seleksi hakim konstitusi.

"Jokowi harus secepatnya menandatangi keppres tentang seleksi hakim konstitusi agar seleksi hakim konstitusi yang dari Presiden dapat berjalan secara transparan dan partisipatif. Jangan karena alasan waktu yang mepet, seleksi hakim konstitusi menjadi 'setengah hati'," kata Erwin, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Sabtu (6/12/2014).

"Karena yang jadi korban dari proses seleksi yang asal-asalan seperti yang terjadi di MA, mengakibatkan hak konstitusinal warga negara menjadi tergadai," lanjutnya.

Menurut Erwin, dengan terpilihanya Suhartoyo dan Manahan sebagai hakim MK akan mencerminkan integritas MA secara kelembagaan. Jika tetap menunjuk figur yang terindikasi melanggar kode etik, maka kredibilitas MA dipertanyakan.

"Artinya, ketika MA melakukan proses seleksi scr asal-asalan dengan meloloskan hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, maka dapat disimpulkan bahwa integritas dan kredibilitas MA sebenarnya juga setengah jadi," ungkap Erwin.

"Hal ini jg mengonfirmasi bahwa reformasi di MA tidak berjalan dengan baik. Tidak ada kesungguhan dari MA untuk keluar dari persepsi jantungnya 'mafia peradilan'," tutupnya.

(rna/mpr)