LSI Denny JA: Soliditas KMP Ada di Tangan Golkar

Jakarta - Survei LSI Denny JA merilis keputusan Golkar menolak pilkada langsung akan menghancurkan soliditas KMP. Setidaknya ada 6 analisis yang dipaparkan oleh Direktur LSI, Denny JA soal penyebab kehancuran KMP di parlemen oleh Golkar.

"Publik tahu kadang politik itu kotor tapi publik lebih tak suka ada pengkhianatan atas kesepakatan politik. Kesepakatan itu tertulis di atas materai oleh SBY sendiri yang menyatakan kesepakatan yang ditandatangani di atas materai. Karena kesepakatan itu Demokrat bergabung dengan KMP. Dan publik percaya,” ujar Denny di kantornya, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

Denny mengatakan belum genap 4 bulan kesepakatan itu dibuat, tetapi sudah dilanggar oleh Golkar. Publik pun melihat partai berlambang pohon beringgin itu sebagai pengkhianat pilkada langsung.

"Jika janji dengan sekutu politik yang ditandatangani di materai bisa dikhianati, lalu bagaimana dengan janjinya pada rakyat yang lebih abstrak," tuturnya.

Keputusan partai Golkar dalam munas di Bali beberapa waktu lalu mengakibatkan kehancuran KMP. Golkar selaku pemimpin koalisi dengan isu pilkada melalui DPRD melawan hak politik rakyat.

"Kini hak itu dipersepsikan akan dirampas oleh KMP. SBY dan partainya tentu tak tinggal diam, sejatinya SBY sangat dipermalukan oleh Golkar karena Perppu Pilkada Langsung adalah legacy SBY," kata Denny.

Denny mengatakan perpu pilkada langsung merupakan penyelamat SBY. Oleh karena itu SBY menempuh segala cara agar repurtasinya tidak buruk.

"Namun kabar munas Golkar menolak Pilkada langsung telah mengusik SBY, seolah-olah ia 'dikentuti' oleh pemimpin KMP. Seakan pepatah habis manis sepah dibuang, SBY dianggap tak penting lagi," tuturnya.

Denny melihat kemungkinan PAN yang tidak akan meninggalkan SBY. Pada akhirnya, Demokrat dan PAN akan bergabung dengan KIH untuk isu pilkada langsung.

"Posisi KMP bisa berbalik minoritas di parlemen. Perlawanan Hatta dan SBY (Demokrat) atas KMP sangat powerfull karena mereka menentukan apakah KMP akan mayoritas atau minoritas di parlemen. Jika KMP menjadi minoritas di parlemen," imbuhnya.

Selain itu, Denny mengatakan pemerintahan Jokowi-JK juga tidak akan tinggal diam kalaupun perppu ini ditolak. Lantaran jika perpuu ini tak berhasil maka akan ada kekosongan hukum.

"Jika Perppu Pilkada Langsung ditolak maka semua proses Pilkada 2015 akan rusak. Akan terjadi kekacauan tata negara karena terjadi kevakuman hukum. Perppu ditolak. Sementara UU lama sudah dibatalkan. Posisi ini tentu akan menyulitkan Jokowi. Apapun yang akan ditempuhnya akan bermasalah: membuat Perppu baru atau RUU yang baru," tuturnya.

Tak hanya kecaman publik terhadap partai Golkar. Denny juga melihat banyak figur seperti Agung Laksono cs yang siap mengambil alih melalui munas di Januari.

“Awalnya publik memandang sebelah mata Agung cs. Namun karena Golkar di Bali ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD, semua berubah. Komitmen Agung pun yang mendukung pilkada langsung akan membuat pemerintahan Jokowi jadi mayoritas di parlemen," jelas Denny.

Denny pun menyarankan agar KMP menarik dukungan kepada pilkada melalui DPRD. "KMP harus segera menyatakan sikapnya soal Pilkada melalui DPRD. Masih ada kesempatan untuk menolak. Sayang sekali jika KMP yang potensial menjadi oposisi yang penting untuk demokrasi, menjadi hancur karena blunder satu isu ini," tutupnya.

(edo/mpr)