Demokrat Akan 'Tagih' Janji KMP Soal Perppu Pilkada

Jakarta - Partai Golongan Karya menyatakan akan menolak Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut partai berlambang pohon beringin itu telah ingkar janji.

Pada 1 Oktober 2014 lalu, Partai Demokrat dan Koalisi Merah Putih termasuk Golkar membuat kesepakatan hitam di atas putih untuk mendukung Perppu Pilkada. Perppu itu dikeluarkan SBY saat masih menjabat Presiden. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono akan 'menagih' janji partai-partai di kubu KMP.

Menurut politisi yang biasa disapa Ibas itu, politik harus didasar dengan etika dan aturan main yang berlaku. "Kami Partai Demokrat dan Fraksi Demokat akan terus mengingatkan (KMP)," kata Ibas kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Apalagi menurut dia kesepakatan dibuat hitam di atas putih atas dasar semangat persatuan dan kesatuan. Namun Ibas tak memungkiri bahwa politik itu dinamis, dan terkadang tak bisa ditebak.

"Ya, politik itu dinamis, terkadang penuh dengan teka-teki, ada kata pasti, yes, or, no," kata Ibas yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu.

(erd/van)