Nusron Akui Penghapusan KTKLN Terkendala Peraturan Perundangan

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kepala BNP2TKI pernah berujar sanggup membereskan masalah KTKLN selama sebulan, namun kini dia beralasan penghapusan KTKLN terkendala masalah perundangan.

"Ya diubah bentuknya, tidak dihapus sama sekali. ‎Berubah bentuk dan fungsi dan tata cara untuk menyampaikannya karena kalau dihapuskan sama sekali sambil kita menunggu proses hukum, dalam arti apakah perlu adanya Perpu atau menunggu perubahan undang-undang," kata Nusron di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2014).

Dalam undang-undang yang mengatur tentang TKI, memang ada pasal yang mengatur tentang keberadaan KTKLN. Jika KTKLN dirubah tanpa adanya perubahan undang-undang maka pemerintah berpotensi melanggar hukum karena telah menabrak aturan perundangan.

Karena hambatan peraturan perundangan itu, Nusron menjelaskan, KTKLN hanya akan berubah bentuk saja. Tetap akan ada penanda khusus bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.

"‎Supaya kita masih punya fungsi monitoring, untuk membedakan antara TKI yang telah punya dokumen lengkap dengan tidak punya dokumen lengkap, maka kita akan menyatukan integrasikan fungsi KTKLN itu dengan paspor dan visa, jadi satu," jelas Nusron.

"‎Jadi nanti menyatu dengan visa dan paspor. Nah ada paspor kalau anda pegang di belakangnya ditempel ini khusus TKI Indonesia. Ini untuk membedakan TKI yang telah berdokumen resmi atau yang belum‎," imbuhnya.

Pembuatan paspor khusus TKI itu nantinya menjadi kewenangan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM. BNP2TKI hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi.

"‎Yang berwenang imigrasi atas rekomendasi dari BNP2TKI‎," ungkap mantan politisi Golkar itu.

(kha/vid)