"Secara sepintas saya baca. Di politik, saya kira semuanya harus dikomunikasikan semuanya. Saya juga belum dengar kenapa Golkar mengeluarkan keputusan itu dan kami mau mendengar secara keseluruhan," kata Muzani di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Dia menyebut selain parpol di KMP, tentunya yang berada di KIH juga diajak berkomunikasi. Begitupun dengan Partai Demokrat. Menurutnya, cara ini lebih baik untuk kebaikan masa depan demokrasi di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia juga mengingatkan agar peran anggota dewan yang juga harus berperan untuk membangun sistem demokrasi di daerah. "Ini juga persoalan bagaimana komitmen kita yang ada di DPR RI untuk membangun demokrasi yang ada di daerah. Saya sudah minta kepada PDIP untuk bicarakan ini," ujarnya.
"Persoalan ini bagaimana kita yang berwenang terhadap pembuatan regulasi, bertanggungjawab menjamin berjalannya demokrasi di daerah. Makanya harus dicari yang terbaik, apakah melalui DPRD atau langsung," tambah Muzani.
Lalu, apakah Gerindra sudah membicarakan Perpu di tingkat fraksi dan partai? Muzani mengaku kalau pihaknya belum membicarakan persoalan ini.
"Seingat kami di tingkat KMP juga belum dibicarakan. Agenda Gerindra akan membicarakan agenda itu pada awal Januari atau awal masa persidangan yang akan datang. Kita akan lewati masa reses kemudian baru membicarakan hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, SBY berkicau lewat twitternya pada Kamis (4/12), malam. Dia menyebut kesepakatan nota kesepahaman dari enam parpol KMP terhadap Perpu Pilkada. SBY menyindir Partai Golkar yang dalam Munas IX di Bali membuat sejumlah keputusan yang salah satunya menolak Perpu Pilkada.
"Kini, secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," ujarnya.
(hat/vid)