Politisi PPP Ini Jadi Saksi Adanya Kesepakatan SBY dengan KMP

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada langsung. Namun Partai Golkar, dan Partai Gerindra di kubu KMP menyangkal adanya perjanjian tersebut.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha yang ikut meneken kesepakatan tersebut angkat bicara. Dia mengaku menjadi perwakilan PPP untuk bersama KMP menandatangani kesepakatan dengan Partai Demokrat. Saat itu, Tamliha sebagai Sekjen PPP kubu Suryadharma Ali.

Tamliha mengaku mendapat dokumen yang harus ditandatangani dari politisi PAN, Zulkifli Hasan. "Dia (Zulkifli Hasan) yang sodorkan ke saya. Saya harap betul, Ical maupun Idrus untuk konsisten dengan tandatangan itu. Jangan kita ditipu. Orang DPR seperti saya aja bisa ditipu. Karena itu konsistensi seseorang dalam tandatangan enggak boleh dikhianati," kata Tamliha di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Dia pun mengaku heran dengan sikap Golkar dan Gerindra yang seolah mengingkari kesepakatan hitam di atas putih tersebut. Terkait persoalan ini, Tamliha bahkan mengancam bakal menuntut ke pengadilan. Sebagai salah satu yang menyaksikan dan ikut tandatangan, dia merasa kecewa.
 
"Kalau ada yang khianati bisa tuntut ke pengadilan. Saya adalah orang yang menandatangan perjanjian antara KMP dengan Partai Demokrat. Saya adalah orang terakhir setelah SBY tanda tangan pada 1 Oktober di Hotel Mulia lantai 3, momor 3112, pukul 7 malam. Saya sebagai Sekjen PPP saat itu," ujar politisi yang kini menjadi Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuzy itu.

(erd/try)