Berbeda dengan SBY, Gerindra Sebut Kesepakatan Perpu Pilkada Hanya Klaim

Jakarta - Partai Demokrat merasa dikhianati oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) soal kesepakatan mendukung Perpu Pilkada langsung. Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa mengatakan tidak ada bukti tertulis atas dukungan tersebut.

"Kesepakatan itu saya tidak paham, ini hanya statement pihak tertentu secara tertulis tidak ada," kata Desmon di sela fit and proper test calon pimpinan KPK di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Desmon mengatakan, sebagai ketua DPP dia tidak pernah melihat ada kesepakatan antara KMP dan Presiden SBY soal Perpu yang memerintahkan Pilkada digelar secara langsung tersebut.

"Ini klaim dari Demokrat, secara tertulis tidak ada. Kalau tertulis ada, Golkar nggak akan berani ambil keputusan (menolak Perpu) ini," tegas pimpinan komisi III DPR itu.

Sementara terkait sikap Gerindra, Desmon mengatakan pihaknya tidak ingin buru-buru menolak atau menerima, perlu dikaji lebih dulu meski Gerindra sejak awal mendukung Pilkada lewat DPRD.

"Sampai hari ini masih berpegang pada naskah akademik dan kajian mendalam. Pada waktu SBY ajukan Perpu kami berpijak bahwa pilkada langsung banyak mudaratnya. Kami belum lihat solusi alternatif mengurangi mudaratnya," kata Desmon. Sikap Partai Gerindra akan disampaikan saat Perpu Pilkada mulai dibahas di DPR Januari mendatang.

Pernyataan Desmon ini berbeda dengan keterangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitternya @SBYudhoyono.

Menurut SBY, perjanjian dengan KMP untuk mendukung Perpu Pilkada langsung diteken pada 1 Oktober 2014 malam menjelang DPR menggelar rapat paripurna pemilihan pimpinan. Tepatnya saat proses lobi antar ketum parpol untuk mengusung paket pimpinan DPR.

"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG (Golkar), PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, yang dipublikasikan Minggu (5/10/2014).

(bal/erd)