Pengurangan Jam Kerja Perempuan Tak Bisa Diterapkan Swasta

Jakarta -

Wacana Wapres Jusuf Kalla untuk mengurangi jam kerja bagi perempuan menuai pro dan kontra. Jurnal Perempuan, Iluni FH UI dan Pelita UI menolak keras wacana tersebut.

Pendiri Jurnal Perempuan dan Pelita UI, Gadis Arivia mengatakan, banyak implikasi yang akan terjadi jika hal tersebut diterapkan. Salah satunya peluang kerja bagi perempuan akan semakin berkurang.

Perusahaan atau pemberi kerja akan lebih memilih pekerja laki-laki yang mempunyai kontribusi lebih banyak dalam pekerjaan.

"Tentu perusahaan tidak mau rugi. Karena kalau merekrut perempuan, kinerjanya lebih rendah dari laki-laki jika aturan tersebut diterapkan," tuturnya dalam konferensi pers di kantor Jurnal Perempuan, Jl Lontar, Menteng Dalam, Jakarta Selatan.

Ketua Iluni FH UI, Meilin Darsa menilai, wacana tersebut adalah wacana politis. Menurutnya, hal itu dilontarkan Jusuf Kalla sebagai ucapan politis saat bertemu dengan pihak tertentu.

"Sebaiknya pemerintah jangan membuat kebijakan yang bersifat politislah. Jangan membuat aturan yang nantinya berpotensi dilakukan judicial review," ujar Meilin dalam kesempatan yang sama.

Salah seorang karyawan swasta, Ria yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak efektif jika nantinya diterapkan di sektor swasta.

"Di swasta, jam kerja kami lebih fleksibel. Jam kerja kan kuantitas. Bisa saja dia selesaikan pekerjaannya dalam waktu cepat kemudian dia pulang," kata Ria.

Mereka berharap Menaker Hanif Dhakiri tidak menindaklanjuti wacana itu. "Ini pernyataan blunder Wapres JK yang seharusnya tak perlu ditindaklanjuti oleh Menaker," tutupnya.

(kff/vid)