JK: Pemangkasan Jam Kerja untuk Ibu yang Punya Anak Maksimal 6 Tahun

Jakarta -

Wapres Jusuf Kalla mewacanakan pemangkasan jam kerja bagi tenaga kerja wanita yang memiliki anak. Beberapa pihak mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan gender.

"Siapa yang protes? Siapa bilang? Orang salah pengertian. (Hal itu diberikan) hanya kepada ibu-ibu yang punya anak kecil sampai SD," ujar JK menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).

Menurutnya, apabila direalisasikan, kebijakan tersebut hanya diberikan kepada para ibu yang memiliki anak berumur di bawah 6 tahun. Hal tersebut bertujuan agar rasa cinta kepada keluarga khususnya anak tidak terlupakan.

"Hanya yang punya anak kecil, mau menyusui, antar ke sekolah, supaya bangsa ini tetap merasa cinta kepada keluarga dan sebagainya, jangan seperti anak dilupakan. Range umur anak hingga 6 tahun, tidak semua. Karena fitrah perempuan harus menyusui," jelasnya.

Selain itu, JK juga mengusulkan agar setiap kantor harus memiliki tempat penitipan anak. Hal tersebut bertujuan agar para ibu yang tak dapat menitipkan anak mereka kepada sanak keluarga lain, dapat menitipkan buah hati mereka di tempat penitipan anak yang ada di kantor.

"Kantor kalau bisa yang harus ada penitipan anak," kata JK.

Wacana JK tersebut disampaikan Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi usai bertemu JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (25/11/2014). Nurhasan mengatakan JK ingin agar waktu kerja para wanita dikurangi 2 jam mengingat peranan ibu sangat besar dalam proses perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Gagasan ini menurutnya baru disampaikan JK pada PUI pasca menerima SMS seseorang yang menyatakan kekhawatirannya tentang penyiapan anak-anak sebagai generasi masa depan Indonesia.

Namun tidak sedikit yang mengkritik wacana ini. Misalnya saja Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifa. "Ketakutan kami nanti menimbulkan diskriminasi gender atau ketidakadilan dalam pengasuhan anak karena seakan-akan tugas parenting tanggung jawab perempuan, padahal itu juga kewajiban dari laki-laki," ujar Yuni.

Selain itu usulan ini dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan pengasuhan anak. Anak yang kurang perhatian tidak bisa diatasi dengan program pengurangan jam kerja ibunya. Menurut Yuni, sebaiknya pemerintah lebih fokus pada masalah yang lebih krusial.

"Lebih baik menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta saja," sarannya.

Selain itu, Yuni mengatakan tidak semua perempuan memiliki suami. Bisa saja perempuan tersebut single parent sehingga jika jam kerjanya berkurang akan berpengaruh pada masalah ekonomi.

(rni/nrl)