"Itu hak mereka untuk begitu. Tapi Partai Demokrat akan tetap berjuang supaya Perpu bisa diterima," kata Ketua Harian DPP Demokrat Syarif Hasan kepada detikcom, Rabu (3/12/2014).
Sampai sekarang, fraksi-fraksi dari KMP memang mendominasi parlemen. Syarif akan menghitung lebih lanjut bagaimana peta dukungan terhadap Perpu Pilkada itu di DPR.
"Tentu ada 10 fraksi di sana, nanti kita hitung-hitungan saja. Setahu saya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ada lima fraksi yang ingin Perpu Pilkada berjalan," kata Syarif.
Setelah Partai Golkar yang menyatakan bakal menguji-materi Perpu itu, seluruh partai di KMP dinyatakan berpotensi menolak Perpu itu. Politisi anggota KMP dari PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan ada sejumlah hal yang dimintakan KMP ternyata tidak sepenuhnya diakomodasi oleh SBY dalam beberapa pasal Perpu tersebut. Misal yang paling dasar Pilkada melalui DPRD jadi langsung, soal pemidanaan money politcs, dan pasal soal konflik horizontal.
(dnu/van)











































