Tolak Perpu Pilkada Langsung, KMP Khianati SBY

Jakarta - Demi kepentingan politiknya, Koalisi Merah Putih (KMP) berputar haluan menolak Perpu Pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden SBY. Mereka pun mengingkari kesepakatan hitam di atas putih yang sudah dibuat bersama SBY.

Tentu saja sikap nyeleneh KMP ini membuat Partai Demokrat kecewa. Ketua Umum PD SBY sendiri belum bereaksi, biasanya setiap ada isu hangat SBY kerap berkicau di twitter.

"Partai Golkar melalui Munas Bali memutuskan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) tentang Pilkada. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Perpu itu sebetulnya baru akan dibahas pada bulan Januari oleh DPR dan perlu dikaji dulu," sesal Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin dalam pernyataan tertulis, Rabu (3/12/2014).

Perpu Pilkada langsung itu dikeluarkan Presiden SBY menjelang masa akhir pemerintahannya. Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah ini lahir setelah masyarakat memprotes keras pengesahan UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada tak langsung yang dinilai sebagai sebuah kemunduran demokrasi.

Perpu tersebut dikeluarkan SBY sebagai jawaban atas kritik dan masukan yang banyak diberikan oleh beragam kalangan. Sejumlah anggota KMP yang mendorong Pilkada tak langsung pun langsung bereaksi keras dengan lahirnya Perpu tersebut. Namun setelah dilakukan komunikasi dengan Presiden SBY akhirnya terjadi kesepakatan.

Melalui akun Twitternya, @SBYudhoyono, SBY mengungkap adanya perjanjian tertulis semua parpol anggota KMP.

"Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG (Golkar), PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, yang dipublikasikan Minggu (5/10/2014).

Kini setelah SBY tak lagi jadi presiden tiba-tiba parpol anggota KMP mulai balik badan. Perpu Pilkada langsung sendiri baru akan dibahas di DPR pada Januari mendatang. Lalu benarkah parpol anggota KMP benar-benar akan mengkhianati SBY? Masihkah SBY mempertahankan posisi PD yang cenderung dekat KMP?

PD pun pasrah saja sembari berharap ada pengadilan dari rakyat. "Kita sudah sepakat, tapi silakan lakukan langkah-langkah kalau rakus dengan kekuasaan. Memang lidah tak bertulang. (Penolakan Perpu) itu cari-cari saja alasan," kecam politikus PD Ruhut Sitompul.



(van/nrl)