Fahri: Perpu Pilkada Langsung Dibahas DPR Januari, KMP Bisa Menolak

Jakarta - Partai Golkar melalui Munas Bali memutuskan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) tentang Pilkada. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Perpu itu sebetulnya baru akan dibahas pada bulan Januari oleh DPR dan perlu dikaji dulu.

"Pembahasan Perpu Januari, masa sidang berikutnya. Ya harus dibahas dulu karena itu kan bukan soal sederhana," kata Fahri Hamzah di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

‎Fahri Hamzah selaku politisi PKS, mengatakan soal sikap partainya yang juga bagian dari KMP terkait Perpu, perlu ada pengkajian lebih dulu sebelum diputuskan akan menerima atau menolak.

"Kami nggak ngomong nggak ‎setuju, tapi proses politik di DPR tidak mungkin tidak ada evaluasi, mustahil. Harus ada pembahasan serius," kata Fahri.

Namun Fahri mengatakan, secara prinsip materi Perpu yang dibuat SBY adalah mendukung Pilkada langsung sementara sikap KMP Pilkada melalui DPRD, maka pada posisi itu kemungkinan KMP menolak Perpu.

"Sebenarnya Perpu ada yang bagian kita setuju dan tidak, tapi kan nggak bisa terima atau tolak sebagian. Paling poin itu (Pilkada langsung), dan bisa saja karena opsinya cuma menerima dan menolak terpaksa menolak," tegas Fahri.

(bal/van)