3 Kritik dari Politisi Kepada Kebijakan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

3 Kritik dari Politisi Kepada Kebijakan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

- detikNews
Sabtu, 29 Nov 2014 06:29 WIB
3 Kritik dari Politisi Kepada Kebijakan Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK
Jakarta - Seperti namanya, Kabinet Kerja Jokowi-JK langsung kerja, kerja dan kerja dengan menciptakan sejumlah gebrakan. Apresiasi datang dari sejumlah pihak.

Namun bagai satu sisi lain dari mata uang yang tak dapat dipisahkan begitu saja, kritik-kritik datang dari anggota DPR dan politisi. Para politisi Senayan juga tak mau ketinggalan bekerja menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah.

Berikut ini beberapa kritik yang dilayangkan para politisi kepada kebijakan menteri-menteri Kabinet Kerja:

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Dinilai Hanya Gagah-gagahan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi PudjiastutiΒ  mengeluarkan kebijakan tegas soal aksi pencurian ikan oleh kapal asing. Menteri Susi ingin agar kapal pencuri ikan di perairan Indonesia langsung ditenggelamkan setelah melewati proses hukum.

Kebijakan yang memperoleh dukungan dari Presiden Joko Widodo ini mendapat kritikan dari Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat hubungan diplomasi antar negara bisa terganggu.

"(Menenggelamkan kapal) ini ya gagah-gagahan saja," kata politikus PKS ini.

Menurutnya, bila tanpa perencanaan yang matang maka kebijakan ini bisa dianggap sekadar gertak sambal.

Usai Cek Server e-KTP, Fadli Zon Serang Mendagri

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyerang pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menemukan server e-KTP ada di luar negegi. Menurut Fadli pernyataan itu tak berdasar.

Hal itu disampaikan Fadli saat melakukan sidak ke kantor Dukcapil Kalibata, Jaksel, Selasa (25/11). Fadli yang saat itu ditemani anggota DPR dari Komisi II ini menegaskan semuanya telah berjalan dengan akurat. Menurutnya, tak ada masalah dengan pendataan penduduk Indonesia.Dia pun mempertanyakan penghentian e-KTP oleh Mendagri.

Tjahjo menanggapi serangan itu dengan santai. Dia mempersilakan DPR melakukan fungsi pengawasannya. Namun ia tetap berada pada sikapnya yang menyetop proyek itu.

Ditambah lagi dengan perhatian KPK yang sedang tertuju pada proyek ini. "Biarkan KPK yang menyelesaikan," ujar Tjahjo.

Politisi Demokrat Kritik Kebijakan Hidup Sederhana Menteri

Rancangan hidup sederhana untuk para pejabat dan PNS telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin mengatakan hal ini bukanlah hal yang baru.

Mulai dari rapat di kantor sendiri sampai makanan kudapan lokal, kata Amir adalah hal yang sebenarnya sudah dilakukan sejak era Presiden SBY.

"Ada pihak yang ingin mengesankan publik tentang perilaku sederhana dan berhemat dengan kampanye kudapan sederhana seakan hal itu adalah terobosan baru dalam pola hidup sederhana," kata Amir Jumat (28/11).

"Dalam setiap kegiatan pola kudapan sederhana seperti itu sudah berlaku tanpa gembar-gembor. silakan saja di cek tentang kebenaran penjelasan saya ini," urai dia.
Halaman 2 dari 4
(sip/jor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads