Ormas Golkar AMPI Serukan Tolak Munas Bali

Jakarta - Salah satu organisasi yang didirikan Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), ikut ambil sikap menghadapi Munas yang digelar Aburizal Bakrie di Bali mulai Minggu (30/11) lusa. AMPI menyebut Munas tersebut inkonstitusional sehingga tak perlu dihadiri.

"Bagi AMPI Munas Bali itu menyalahi aturan AD ART dan rekomendasi Munas VIII yang semestinya jadi rujukan seluruh pengelolaan organisasi," kata Wakil ketua umum AMPI Sabilal Rahman dalam jumpa pers di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Jakbar, Jumat (28/11/2014).

Jumpa pers tersebut didahului oleh rapat pleno DPP AMPI, namun tak tampak ketua umum AMPI dalam jumpa pers itu. Sabil melanjutnya, jika mengacu pada hasil Munas VIII di Riau, maka Munas berikutnya ke-IX harusnya digelar pada tahun 2015.

‎"Kedua, berkenaan dengan dinamika antar elit Partai Golkar dalam memandang posisi politik Munas Bali yang telah nyata-nyata menciptakan ruang instabilitas bagi eksistensi Partai Golkar, maka AMPI menyesalkan terjadinya proses yang terjadi selama ini injak-injak AD/ART partai," paparnya.

"AMPI berpendapat bahwa Munas di Bali itu tidak memliki landasan konstitusional yang kuat karena itu AMPI putuskan tidak hadir dan tidak mengirim delegasi dalam Munas," imbuhnya.

Ia berharap para elit partai Golkar mengambil langkah bijak untuk ada rekonsiliasi sehingga tidak terpecah dengan pagelaran dua Munas di Bali dan Jakarta.

"Kita tahu semua parpol yang tidak mampu kelola konflik maka ujungnya ada kehancuran bagi parpol itu. Oleh sbba itu kita serukan agar ada proses rekonsiliasi antar kedua pihak," ucap Sabil.

(bal/jor)