Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (28/11/2014). “Kami siap islah dan turut asas,” tegasnya.
Leo Nababan mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika islah bisa terwujud. Pertama, kata dia, islah harus bisa mewujudkan Partai Golkar yang demokratis dalam penyelanggaraan Musyawarah Nasional (Munas) yang dalam salah satu agendanya yaitu pemilihan ketua umum. Semua calon ketua umum menandatangani kesepakatan terciptanya demokrasi di Munas dengan menetralkan semua dukungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Leo mengatakan syarat islah ini sudah pernah disampaikan Agung Laksono ke Jusuf Kalla. “Pak JK menyambut baik syarat dari islah yang ditawarkan Pak Agung Laksono terhadap konflik di tubuh Partai Golkar ini,” katanya.
Di samping itu, Leo menyebut syarat lainnya, yaitu memberikan kebebasan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh ormas sayap Partai Golkar untuk menentukan pilihannya di Munas nanti.
“Jadi nanti model pemilihannya melalu pemungutan suara secara tertutup. Semua kader boleh maju. Dalam tahapan pemilihan pertama, siapa yang mendapat dukungan suara minimal 30 persen langsung masuk pada putaran pemilihan kedua untuk bertarung untuk menjadi ketua umum. Usulan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di konstitusi. Jadi bukan pakai cara lisan, tiba-tiba langsung aklamasi,” jelasnya.
Di samping itu, Leo juga meminta agar Partai Golkar mengembalikan hak-hak kader Partai Golkar yang selama ini dipecat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie karena dianggap berbeda pandangan.
(trq/van)