Dikunjungi Delegasi Hamas, Fadli Zon Ditawari Jadi Dubes di Palestina

Jakarta - Pimpinan DPR menerima kunjungan perwakilan Hamas Palestina. Dalam pertemuan yang berlangsung santai, delegasi dengan nada tak serius menawari Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi dubes.

‎Mulanya, Fadli Zon menanyakan soal peluang Indonesia untuk mendirikan kedutaan besar di Palestina. "Bagaimana kemungkinan membuka kantor Kedutaan Besar Indonesia di Palestina?" tanya Fadli dalam pertemuan di ruang Pimpinan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Tujuh delegasi Hamas yang dipimpin Abu Umar Muhammad duduk bersama jajaran Pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto. Abu Umar lantas menjawab pertanyaan Fadli.‎

"‎Karena kami masih dalam kondisi penjajahan, maka kami perlu persetujuan Israel untuk Indonesia membuka kedutaan di Palestina. Tentu kita harus mengkaji kembali aturan nasional dan internasional," jawab Abu Umar yang memakai jas hitam dan duduk di samping Setya Novanto ini.

Ternyata, untuk merealisasikan pendirian Kedutaan Indonesia di Palestina, Palestina harus mengantongi izin dari Israel. Meski begitu, Hamas mengapresiasi wacana itu. Malah Abu Umar menawari Fadli Zon untuk menjadi duta besarnya bila kela‎k Kedutaan Indonesia di Palestina berhasil didirikan.
‎
"Kami sangat mendukung rencana Indonesia membuka kedutaan di Palestina‎. Dan saya akan setuju Bapak (Fadli Zon) menjadi duta besar Palestina," kata Abu Umar dengan santai dan tersenyum.

Tawa santaipun terdengar menyambut tawaran Abu Umar. Fadli Zon juga tersenyum.‎ Usai pertemuan, Fadli Zon menyatakan yang dimaksud Hamas itu adalah tawaran untuk menjadi perwakilan di Indonesia. Fadli tak tertarik.

"Perwakilan Palestina di sini. Saya enggak‎," jawab Fadli Zon saat ditanyai wartawan soal tawaran dari Hamas tadi.

Terlepas ‎dari tawaran itu, maksud kedatangan delegasi Hamas ke DPR adalah untuk meminta izin mendirikan Kantor Perwakilan Hamas di Jakarta. Sebelumnya menurut Pimpinan DPR, delegasi Hamas juga telah meminta izin ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.
‎
"Saya kira kita (DPR) akan mendukung, apalagi pemerintah juga mendukung. Ini dalam rangka menyampaikan informasi Palestina dalam menuntut hak-hak mereka," tutur Fadli.‎

(dnu/rmd)