RI-Timor Leste Bentuk Komisi Kebenaran Akhir Januari

Jakarta - RI-Timor Leste sepakat membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan pada akhir Januari 2005. Komisi ini sebagai upaya rekonsiliasi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Timor Leste pada 1999."Kita tidak ada pilihan lain karena itu kesepakatan pada tingkat tinggi presiden, wapres dan menteri untuk terus dengan konsep Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang telah disepakati. Segera kita rampungkan term of reference yang kita tampilkan kepada sekjen PBB beserta negara lain," papar Menlu Hassan Wirajuda di kantor Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta, Rabu (19/1/2005).Bagaimana mengenai desakan PBB untuk membentuk komisi ahli?"RI dan Timor Leste telah menjelaskan kepada Sekjen PBB dan negara lain, bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan merupakan alternatif penyelesaian yang berasal dari dua negara. Jadi bukan suatu komisi yang berjalan pararel dengan komisi ahli," kata menlu.Menurut dia, PBB tidak bisa memaksakan kehendaknya apabila dibentuk komisi ahli untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Timor Leste. "Saya tidak bisa bayangkan kalau komisi ahli yang ditugaskan untuk mengkaji ulang keseluruhan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran berat HAM jika tidak didukung oleh RI-Timor leste. Jadi apa yang mereka lakukan," ujar menlu."Tampaknya Sekjen PBB lebih realistik karena waktu pertemuan dengan SBY pada 6 Januari 2005 di Jakarta, beliau juga mengatakan bahwa alasannya lebih banyak pada misi kemanusiaan yang dihadapi Indonesia dan hal itu akan mengundurkan pembentukan komisi ahli ini. Mudah-mudahan pengundurannya sampai tugas komisi ahli dan kita selesai menyelesaikan tugas Komisi Kebenaran dan Persahabatan," lanjutnya. (aan/)