Soal Porwanas, HMI Tuding Pemprov Riau Diskriminatif

Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau menuding Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan diskriminasi dalam pemberian dana untuk Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) sebesar Rp 6 miliar. Ada kesan, pemerintah memberikan perlakukan khusus kepada PWI.Hal itu diungkapan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Cabang Riau, Budi Febriadi kepada detikcom, Rabu (19/1/2005) per telepon di Pekanbaru. Menurutnya, pemberian dana Pemporv Riau terhadap PWI Cabang Riau dalam melaksanakan acara Porwanas sebesar Rp 6 miliar merupakan perlakuan diskriminatif terhadap sejumlah organisasi masyarakat lainnya."Saya melihat dalam masalah ini Pemprov Riau dan DPRD Riau diskriminatif. Ada kesan memberi perlakuan khusus kepada PWI," katanya.Menurutnya, PWI juga sebagai sebuah organisasi massa (ormas) yang sama kedudukannya dengan ormas yang lain. Sehingga antara PWI atau HMI atau Badan Eksekutif Mahasiswa dan ormas lainnya tidak berbeda."Karena posisinya setara, untuk itu Pemprov dan DPRD Riau jangan diskriminatif dalam memberikan bantuan. Kita malah balik bertanya, apa sebenarnya kriteria dan parameter yang digunakan Pemprov dan DPRD Riau sehingga bisa menetapkan bantuan untuk Porwanas sampai Rp 6 miliar," urai Budi.Dia menjelaskan, bantuan Rp 6 miliar untuk Porwanas akan terasa ironis jika disandingkan dengan tingkat kepedulian Pemprov terhadap para korban bencana banjir di sejumlah kabupaten serta wabah malaria di Indragiri Hilir Riau yang telah menewaskan sejumlah korban jiwa."Aneh kan, giliran untuk para korban banjir, musibah malaria di Riau, pemerintah tidak sebanyak memberikan bantuannya," katanya.Bila pengajuan anggaran panitia Porwanas Rp 3,5 miliar, lanjut Budi, dikabulkan DPRD Riau pada anggaran tahun 2005 ini, maka hal itu akan menjadi preseden buruk di kemudian hari."Mampukah Pemprov Riau dan DPRD Riau berlaku adil terhadap ormas lainnya bila akan menggelar kegiatan serupa seperti Porwanas? Kan tidak. Lagipula kegiatan itu sangat memberatkan anggaran daerah," katanya.Menurutnya, kalau pun pemerintah daerah tetap memberikan bantuan kepada panitia Porwanas, mestinya jumlahnya tidak sebanyak itu. "Dana untuk Porwanas itu mesti disusutkan sesuai bantuan yang diberikan pemerintah terhadap ormas lainnya. Jangan ada diskriminasi," katanya. (nrl/)