Pejabat Dilarang Gelar Resepsi Pernikahan Mewah, Berlaku Juga ke Jokowi

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi juga mengeluarkan surat edaran larangan bagi pejabat untuk menggelar resepsi pernikahan secara mewah. Surat edaran ini juga berlaku kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu nanti berlaku 1 januari 2015 ya termasuk itu. Penyelenggara negara atau pejabat daerah kalau menyelenggarakan resepsi di pernikahan atau resepsi apapun atau sejenisnya tanda kutip dalam kurung pesta-pesta ya, undangannya tidak boleh lebih dari 400 dan undangan dan diselenggarakan tempatnya yang pantas," ujar Yuddy di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014).

"Yang pantas itu enggak usah mewah-mewah, enggak usah di Ritz Carlton, kan ada pejabat eselon satu yang nikahin anaknya di Ritz Carlton di Hotel Mulia, undangannya ribuan, bikin macet, karangan bunganya banyak. Itu kan menimbulkan psikologi kesenjangan di masyarakat, tidak baik," tambahnya.

Perhitungan mewah atau tidaknya tergambar pada tempat pelaksanaan acara, jumlah undangan yang hadir. Yuddy menilai dengan membatasi tempat maka secara otomatis akan menekan jumlah anggaran yang keluar.

Bahkan, surat edaran ini juga berlaku untuk Presiden Jokowi dan Wapres JK. Jokowi ingin memberikan contoh kesederhanaan kepada masyarakat dan bawahannya.

"Bapak presiden pun kalau menikahkan putrinya ya sama begitu. Karena ini juga dari pandangan-pandangan, bertitik tolak dari kesederhanaan hidup presiden. Jadi pasti beliau sangat setuju dengan adanya aturan ini," terangnya.

(fiq/bpn)