"Gubernur DKI disarankan mengeluarkan surat pernyataan siaga banjir. Ini hal yang wajar karena bupat atau gubernur lain seperti Gubernur Jawa Tengah, Sumatera Utara sudah mengeluarkan surat pernyataan darurat itu sejak November-Desember," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Sutopo mengatakan itu di sela-sela seminar dan launching buku bertajuk 'Infografis Bencana dan Antisipasi Bencana' di Hotel Four Season, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita jangan sampai kecolongan seperti 2013 dan 2014. Karena tidak ada permintaan, jadi kita tidak bekerja. Pesawat Hercules di Bandara Halim tidak terpakai secara efisien," imbuh Sutopo.
Sutopo menjelaskan, BNPB berasumsi curah hujan ekstrem yang berpotensi banjir terjadi pada pertengahan Januari 2015. Jika status siaga darurat ini sudah dikeluarkan Ahok, maka BNPB akan membantu Pemprov DKI dengan beberapa upaya. Salah satunya yakni modifikasi cuaca yang bisa dilakukan pada Januari-Februari 2015.
"Status siaga darurat ini bukan kondisi darurat militer, melainkan hanya untuk memudahkan mekanisme dampak dan siap antisipasi. Karena idealnya sekarang sudah dikeluarkan," sebutnya.
Cara ini diklaim bisa mengurangi intensitas curah hujan ekstrem hingga 32 persen. Adapun BNPB mengalokasikan anggaran modifikasi cuaca untuk antisipasi bencana sebesar Rp 8 miliar dari total Rp 75 miliar untuk skala nasional. Namun, bantuan ini perlu menunggu langsung permintaan dari pemerintah.
"Kita akan siapkan seperti modifikasi cuaca, BNPB, BPPT, dan TNI AU dengan pesawat Hercules C130, CN 295, dan CN 212 yang ada. Hal ini mampu mengurangi curah hujan ekstrem hingga 32 persen. Ada lagi bantuan peralatan seperti tenda dan perahu karet," katanya.
(hat/nik)