Menko Polhukam: Kalau Golkar Bisa Jamin Munas di Bali Tak Ricuh, Silakan

Jakarta - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno kembali angkat bicara soal rekomendasi pembatasan Munas Golkar di Bali. Dia mengatakan rekomendasi itu semata-mata untuk keamanan Bali yang penuh wisatawan.

"‎Siapa yang melarang?‎ Sifatnya pemberitahuan memberikan keamanan. Kalau ada korban siapa yang tanggung jawab? Kami hanya bisa memberi pengamanan luar loh. Bukan dalam. Kita nggak boleh masuk di dalam," kata Tedjo saat dikonfirmasi wartawan tentang adanya isu pelarangan Munas Golkar dilaksanakan November nanti.

Hal ini disampaikan Tedjo usai menghadiri peringatan Hari Guru dan Ulangtahun PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2014).

Ia menjelaskan tak pernah melarang Munas Golkar kubu Ical dilaksanakan di Bali. Ia hanya meminta jaminan keamanan di pulai wisata itu agar tak ada konflik saat acara berlangsung dan berakibat pada citra pulau dewata itu.

"Kita hanya berpikir kemarin itu soal keamanan saja karena disana daerah turis. Kalau memanas, gimana? Tapi mereka salah kira. Mereka pikir saya menginterfensi. Tidak. Ngapain masuk-masuk," sambung mantan KSAL itu.

Ia mempersilahkan kubu Ical melaksanakan Munas asal bisa menjamin tak ada keributan selama Munas berlangsung. Namun ia terlihat sanksi mengingat eskalasi pergerakan semakin meningkat sejak penyerbuan di kantor DPP Golkar Senin lalu.

"Silahkan buat (kalau bisa menjamin) tapi siapa yang bisa menjamin? Coba kalau di Januari, tidak akan ribut-ribut begini," ucapnya.

"Kita melihat ramai belakangan. Senin dan Selasa sampai ada korban. selama ini eskalasi meningkat. Kita menjaga. Kita menjaga karena mendapat laporan (potensi bentrok) seperti itu," pungkasnya.

(bil/ndr)