Agung Cs juga mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia soal pergantian kepengurusan di DPP Partai Golkar.
"Pengelolaan DPP sudah kami ambil alih. Suratnya masih on the way ke Kemenkum HAM dan Insya Allah akan kita terima hasilnya sore ini. Jadi kami ingin kepengurusan kami konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara," kata anggota Penyelamat Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor DPP Goljar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam ART disebutkan dalam pasal 13 soal pemberhentian pengurus lewat pleno. Ini sudah kami lakukan kemarin," ungkap Agus.
Oleh karena itu Agus yakin pihaknya dapat menggelar Munas pada Januari 2015 dengan lancar. Para pengurus DPD II pun tak perlu khawatir bila mendapat ancaman atau pun intervensi dari kepengurusan Ketum Aburizal Bakrie (Ical) ketika akan hadir di Munas Januari 2015.
"Maka itu saya katakan DPD II tak perlu khawatir kalau ada ancaman Plt (penggantian) karena itu tidak akan kami lakukan ketika sudah kami ambil alih. Keputusan yang sekarang sudah tak berlaku lagi," pungkas Agus.
(bpn/erd)