RI Pertimbangkan Stop Proses Hukum 3 Tokoh GAM di Swedia
Rabu, 19 Jan 2005 15:23 WIB
Jakarta -
Pemerintah Indonesia terbuka untuk mempertimbangkan penghentian proses hukum terhadap 3 tokoh GAM di Swedia dan pengampunan terhadap 2.500 pasukan GAM. Diharapkan Pemerintah Indonesia dan GAM bertemu pada akhir Januari 2005."Itu hal yang terlalu dini untuk dispekulasikan. Tapi kita akan terbuka mempertimbangkan jika GAM bersedia duduk bersama untuk mencapai rekonsiliasi untuk penyelesaian konflik Aceh," kata Menlu Hassan Wirajuda.Hal itu disampaikan dia dalam pernyataan pers tahunan Menlu di Kantor Deplu jalan Pejambon Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2005).Pernyataan itu disampaikan Hassan terkait adanya informasi kalau pada akhir bulan ini ada permanent deal antara GAM dengan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses hukum terhadap 3 tokoh GAM di Swedia Teuku Hasan Tiro, Malik Mahmud, dan Zaini Abdullah, serta pengampunan terhadap 2.500 anggota GAM."Harapan kita akhir bulan ini dapat diselenggarakan suatu pertemuan antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Dimana dan kapan, saya belum bisa mengatakan karena ini masih proses," ujarnya.Menurut dia, ada banyak cara untuk proses rekonsiliasi, termasuk fasilitasi dan intermediasi pihak ketiga akan digunakan. Namun pada titik itu, pihaknya belum bisa membicarakan siapa pihak ketiga tersebut."Kita menangkap pesan dan respons positif dari pemimpin-pemimpin GAM. Karena itu kita ingin beranjak dari kontak-kontak di lapangan menjadi kontak dengan pemimpin GAM yang bermukim di Swedia," kata Hassan.Sejak terjadinya bencana tsunami, tutur dia, ada kontak-kontak antara GAM dengan Pemerintah Indonesia ke arah memperteguh gentleman agreement untuk menuntaskan penyelesaian konflik masalah Aceh. Sekarang ini sedang bergulir di belakang layar ke arah rekonsiliasi yang mungkin bisa dicapai."Konflik Aceh dan bencana tsunami ini makin menderitakan rakyat Aceh. Apalagi recovery yang dibutuhkan memerlukan waktu 5 tahun ke depan. Karena itu tidak ada pengecualian yang lain, yaitu keamanan dan kestabilan politik harus dapat dicapai," tukas Hassan.
(sss/)
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan










































