Golkar Pecah, Agun: Terbukti Ical Tak Demokratis!

Jakarta - Partai Golkar akhirnya pecah setelah rapat pleno yang untuk kedua kalinya digelar berlangsung ricuh. Ketua DPP Agun Gunandjar yang ikut dalam pleno, menyebut dinamika yang terjadi bukti bahwa kepemimpinan Ical tak demokratis.

‎"Kalau menurut saya, dia (Ical -red) sudah melanggar AD/ART, memaksakan kehendak, tidak demokratis, sebab kedaulatan itu ada di tangan anggota. Kedaulatan DPP itu ada di pengurus. Tidak bisa mengambil keputusan dengan cara itu," kata Agun di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Jakbar, Selasa (25/11/2014).

Agun menyebut, Agung Laksono yang memimpin rapat pleno tadi sore pasca ricuh massa AMPG, bisa menggelar rapat dengan demokratis meminta pendapat dari peserta rapat.

Namun, rapat itu terpaksa berlangsung ricuh saat kubu Ical‎ yaitu Theo Sambuaga, Idrus Marham dan Syarif Cicip masuk ke forum dan secara sepihak memutuskan hasil Rapimnas agar Munas digelar bulan ini tetap berlaku.

"Makanya saya protes, nggak bisa itu. Itu tidak demokratis. Jadi benar yang selama ini saya opinikan di publik, terbukti hari ini. Memang dia (Ical) ingin melanggar dengan cara-cara yang tidak demokratis," tegas mantan ketua komisi II DPR itu.

Karenanya DPP yang bersebrangan ‎dengan Ical termasuk di dalamnya 7 calon ketua umum, sepakat membentuk presidium penyelamatan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.

‎"Kalau kita gelar (Munas) Januari. Kita nggak pernah mengatakan (kubu Ical) itu akan Munas. Buat kita, itu sudah dianggap tidak ada," ujarnya.

‎"Presidium tugasnya menyelenggakan Munas yang demokratis yang akuntabel, sesuai dengan AD ART yang akan memberikan ruang kepada siapa pun untuk maju. Bagaimana dengan ARB, ya gak bisa maju lah. Karena sudah tidak bisa mempertanggung jawabkan kegiatan-kegiatannya. Kita akan tolak dia," tegas politisi asal Jabar itu.

(iqb/van)