Ketika BBM Subsidi Ilegal Mengalir Jauh ke Singapura

Jakarta - Harga BBM subsidi yang murah meriah dimanfaatkan para maling untuk menyelundupkan BBM ke Singapura. Mau bukti? Tengok saja dari kasus BBM ilegal yang terjadi di Batam, Kepri. Kota Batam memang dikenal sebagai surga penyelundupan BBM ilegal.

Salah satu kasus yang terbongkar yakni kasus Ahmad Mahbub alias Abob. Kasus ini bermula dari temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp 1,3 triliun yang dilakukan Niwen Khairiyah, adik Abob yang juga PNS di Batam.

Transaksi tak wajar seorang PNS itu mengundang curiga. Mabes Polri turun tangan dan melakukan pelacakan. Hingga terpaparlah bisnis ilegal BBM subsidi Abob.

Seperti dikutip majalah detik edisi 24-30 November dengan judul 'Ratu Penyelundup BBM', selain Abob dan Niwen yang menjadi tersangka, yang lainnya yang ikut bermain bisnis gurih BBM subsidi yakni Yusri seorang supervisor di Pertamina, Du Nun tenaga honorer TNI, dan Aripin Ahmad tenaga honorer TNI, dan warga Singapura Zulkifflie bin Reephen.

"Jaringan Abob itu di laut dan jual BBM ke Singapura," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie seperti dikutip dari majalah detik, Selasa (25/11/2014).

Bisnis Abob bermula pada 2005 dari PT Lautan Terang yang bergerak di bidang sarana transportasi laut, khususnya oil tanker. Pada 2007, perusahaan itu menjadi rekanan Pertamina.

Pada 2009, perusahaan itu mengantongi izin lagi dari Pertamina guna melakukan pengisian BBM di tengah laut. Abob memang dikenal banyak memiliki kenalan di Pertamina dan aparat negara, alhasil bisnis BBM dia semakin terang.

Kini Abob Cs sudah ditahan di Mabes Polri. Sejumlah sertifikat tanah dan rumah milik Abob juga sudah disegel. Soal penyelundupan BBM ilegal ini memang bisnis empuk, tak hanya Abob saja konon para beking aparat negera juga terlibat. Mereka menjadi 'satpam' saat BBM disedot di tengah laut atau diselundupkan ke Singapura.

"Kalau yang berseragam itu urusan yang di sana deh. Nanti jadi ramai lagi," bisik seorang penegak hukum.

(ndr/mad)