Hari ini pengurus Dewan Pimpinan Pusat akan menggelar rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Pusat. Salah satu agenda rapat pleno adalah untuk menyusun kepanitiaan meliputi steering committee (SC) dan organizing committee (OC).
Setelah terbentuk, SC akan merumuskan tata tertib pelaksanaan Munas, termasuk aturan main dalam pemilihan calon ketua umum periode 2014-2019. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjamin tahapan pelaksanaan Munas, mulai dari rapat pleno pembentukan panitia akan berlangsung demokratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sembunyi di balik kata demokratis, tanpa tekanan dan ancaman. Kalau bersungguh-sungguh ingin demokratis, tanpa tekanan dan ancaman, pertama, hentikan gerakan menggunakan surat-surat dukungan DPD," kata Agun saat berbincang dengan detikcom, Senin (24/11/2014).
Syarat kedua, menurut Agun, susunan pimpinan atau presidium Munas dari unsur DPP harus disepakati bersama antar calon ketua umum. Ketiga, tata cara pemilihan Ketua Umum (Tatib) harus diputuskan dalam pleno DPP. Laporan pertanggungjawaban ketum dan DPP dan seluruh materi Munas harus disahkan dalam pleno.
Prasyarat keempat, rapat pleno mempersiapkan Munas minimal 2 kali pleno. "Pleno itu untuk pertama, pembentukan panitia Munas untuk mempersiapkan materi. Kedua, mengesahkan seluruh rancangan materi," kata Agun yang juga inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Golkar itu.
(erd/nrl)