Anies Baswedan: Kebijakan KIP Tidak Berbenturan dengan Program Daerah

Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan optimistis kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Presiden Jokowi tidak akan overlapping dengan program sejenis yang diterapkan daerah. Anies pun menilai kartu sakti itu tak perlu dipermasalahkan.

“Ini sifatnya bantuan yang sudah lama. Apa yang sudah dikerjakan daerah ya jalan terus,” kata Anies di gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).

Dia pun mengaku heran karena ada pihak-pihak yang mempermasalahkan program KIP. “Kita melihat ini yang menerima itu bukan pengusaha-pengusaha raksasa tetapi rakyat kecil. Kok masih dipermasalahkan. Saya sih enggak tega,” kata dia.

Lebih lanjut, Anies menyatakan bentrokan atau overlapping antara asuransi pendidikan dan kartu sakti KIP menurutnya tak perlu dibesar-besarkan.

“Kalau untuk rakyat kecil mau bentrok (anggaran) pun nggak apa-apa untuk rakyat kecil miskin. Jadi bukan masalah bentroknya, kalau ini menyangkut slot untuk ambil minyak dan gas bolehlah anda beri (kritik). Ini soal rakyat, masalah bentrok masih dipersoalkan. Di mana nurani kita dalam memperbaiki bangsa ini,” keluhnya.

Sebelumnya disebutkan, Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardhana menilai kebijakan Jokowi mengeluarkan kartu sakti berupa KIP, KIS dan KKS berbenturan dengan kebijakan pemda. Dia menghimbau Jokowi menertibkan kebijakan bantuan sosial di sejumlah daerah agar tak overlapping anggaran.

”Saya kira Pak Jokowi sadar betul itu bahwa kebijakan itu sangat overlapping dengan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya. “Kita dengar sendiri DKI misalnya, Solo juga memiliki kartu-kartu yang sama, Provinsi Bali, mereka mempertanyakan bagaimana, apakah harus menutup pelayanan insurance di pemerintah daerah?” kata Danang.

(ros/rvk)