Penunjukannya Jadi Jaksa Agung Menuai Polemik, Prasetyo: Tanya Pak Presiden

Penunjukannya Jadi Jaksa Agung Menuai Polemik, Prasetyo: Tanya Pak Presiden

- detikNews
Jumat, 21 Nov 2014 13:40 WIB
Jakarta - Kritikan terhadap penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung terus mengalir. Penunjukan Jaksa Agung semestinya melibatkan lembaga PPATK dan KPK. Namun KPK sendiri mengaku tidak dimintai pendapat oleh Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan Prasetyo?

"Itu prerogatif Presiden ya, tanya pada Pak Presiden. Yang pasti kalau sekarang mau dicek, silakan saja, enggak ada salahnya kan," kata Prasetyo di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2014).

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Apalagi, pemilihan Jaksa Agung tidak melibatkan lembaga seperti PPATK dan KPK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harusnya peran PPATK dan KPK diperlukan dalam Jaksa Agung ini. Kita apresiasi soal pemilihan menteri ini. Karena ini jabatan yang paling krusial. Kemarin kita apresiasi saat Pak Jokowi seleksi menteri di Kabinet Kerja pakai PPATK dan KPK," kata Martin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia pun menyindir agar Prasetyo bisa membuktikan kinerjanya sebagai Jaksa Agung yang baru. Hal ini yang bisa menjawab keraguan sejumlah pihak terhadap anggapan politisi NasDem itu menjadi Jaksa Agung karena sarat kepentingan politik.

"Kita ikut bertanya-tanya seperti pertanyaan banyak masyarakat. Apa alasannya sehingga Prasetyo yang ditunjuk Pak Presiden menjadi Jaksa Agung," cetusnya.

"Jaksa Agung itu jabatan strategis dalam penegakan hukum kita. Kami yang di Komisi III saja tidak begitu kenal dengan Prasetyo. Sepak terjangnya bagaimana, dia jarang sekali bicara hukum saat di korps kejaksaan," katanya.

β€ŽSementara itu, Jokowi juga tidak meminta pendapat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi soal nama politisi Partai NasDem itu yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung.

"Pak Jokowi tidak meminta pendapat KPK terkait pemilihan Jaksa Agung," kata Juru Bicara sekaligus Deputi Pencegahan KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi, Jumat (21/11/2014).

(idh/rmd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads