Penunjukan Jaksa Agung Seharusnya Libatkan PPATK dan KPK

Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Apalagi, pemilihan jaksa agung tidak melibatkan lembaga seperti PPATK dan KPK.

"Harusnya peran PPATK dan KPK diperlukan dalam Jaksa Agung ini. Kita apresiasi soal pemilihan menteri ini. Karena ini jabatan yang paling krusial. Kemarin kita apresiasi saat Pak Jokowi seleksi menteri di Kabinet Kerja pakai PPATK dan KPK," kata Martin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Dia pun menyindir agar Prasetyo bisa membuktikan kinerjanya sebagai jaksa agung yang baru. Hal ini yang bisa menjawab keraguan sejumlah pihak terhadap anggapan politisi NasDem itu menjadi jaksa agung karena sarat kepentingan politik.

"Kita ikut bertanya-tanya seperti pertanyaan banyak masyarakat. Apa alasannya sehingga Prasetyo yang ditunjuk Pak Presiden menjadi Jaksa Agung," sebut Anggota Komisi III DPR itu.

"Jaksa Agung itu jabatan strategis dalam penegakan hukum kita. Kami yang di Komisi III saja tidak begitu kenal dengan Prasetyo. Sepak terjangnya bagaimana, dia jarang sekali bicara hukum saat di korps kejaksaan," katanya.

Lantas, apakah sarat kepentingan parpol di koalisi Indonesia Hebat bermain dalam penunjukan Prasetyo sebagai jaksa agung? Martin enggan menjawab dan hanya tertawa. Namun, dia berharap Prasetyo segara bekerja cepat untuk membuktikan kinerjanya lebih baik dari jaksa agung sebelumnya.

"Ya meski kita bertanya-tanya tapi jangan langsung vonis beliau gagal. Tentu kita berharap, jauh lebih baik. Saya harap penunjukan ini lebih baik dari jaksa agung sebelumnya. Kita harapkan ini bisa memperbaiki kejaksaan," katanya.

(hat/van)