Bupati Temanggung Mutasikan 931 PNS Dalam 1,5 Tahun

Magelang - Wakil Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz menyatakan, terungkap beberapa fakta baru berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selama 1,5 tahun kepemimpinan Bupati Totok Ary Prabowo ,terjadi 931 PNS Temanggung yang mengalami mutasi."Selama 1,5 tahun Bupati Totok memimpin ada 931 mutasi PNS, sedangkan SK pemutasian pegawai yang dikeluarkan sebanyak 130 SK," kata Ali Mufiz kepada wartawan usai pertemuan dengan 70 pejabat Temanggung di kantor Bakorlin II Jateng, Jl. Diponegoro No. 1, Magelang, Selasa (18/1/2005).Menurut Mufiz, secara kuantitatif jumlah 931 orang yang mengalami mutasi selama 1,5 tahun itu cukup besar sekali. Bila dirata-rata setiap satu bulan terdapat 50 orang pegawai di Temanggung yang mengalami mutasi."Ini ada apa. Ini sebuah gejala yang menarik dan kita perlu melakukan klarifikasi dan mengumpulkan informasi dari para pegawai," kata Mufiz yang didampingi Ketua Bakorlin II Jateng, Suwito.Mufiz mengatakan pihaknya akan melihat lebih dulu apakah mutasi itu sesuai peraturan atau tidak. "Nanti akan kita lihat satu persatu dengan jenjang kepangkatan. Berdasarkan laporan ada pegawai yang mengalami 6 kali mutasi. Ini pasti ada apa-apanya," katanya.Selain itu Mufiz juga menyatakan kecewa tidak hadirnya Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo dalam pertemuan di kantor Bakorlin II Jawa Tengah yang digelar di Kota Magelang."Saya adalah orang yang pertama kali kecewa karena bupati tidak hadir. Padahal jadwal pertemuan inipun juga kesepakatan antara saya dengan bupati, bukan saya yang menentukan," katanya.Mufiz mengatakan, sebenarnya ia ingin pertemuan dilakukan hari Senin (17/1/2005) kemarin, tapi bupati beralasan tidak bisa karena ada keperluan di Jakarta. Bupati kemudian menawarkan pertemuan hari ini namun juga tidak hadir dengan alasan istrinya sakit dan akan operasi di Jakarta.Ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran kepergian Totok ke Jakarta menemui Presiden SBY untuk menjelaskan permasalahan di Temanggung, Mufiz mengaku tidak tahu. "Kok tanya saya. Tanya saja ke Pak Bupati," kilah Mufiz.Dia menegaskan pertemuan ini untuk mengumpulkan informasi dan fakta dari para pejabat yang mundur. Pada pertemuan itu mereka tetap menyatakan mundur tapi tetap akan masuk kerja, mengisi daftar hadir dan menjamin tetap melayani masyarakat."Kami tetap dalam koridor bagaimana supaya pemerintahan tetap jalan. Yang berkaitan dengan hukum biar urusan polisi. Demikian pula yang berkaitan dengan politik yakni hak angket itu urusan DPRD, kami hanya tahu hasilnya saja," katanya. (fab/)