TPF Munir Minta Penyidik Berikan BAP Tertulis Para Saksi

Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya aktivis HAM Munir, hari ini meminta penyidik Mabes Polri untuk memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam mengungkap penyebab kematian Munir.Demikian dijelaskan anggota TPF Usman Hamid selaku koordinator Kontras usai rapat evaluasi dengan TPF di Mabes Polri, Selasa (18/1/2005)."Kita baru saja mengevaluasi hasil pertemuan Selasa (11/1/2005) minggu lalu dengan penyidik. Salah satu keputusan, kami akan meminta secara resmi melalui surat tentang BAP saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik," kata Usman.Menurut Usman, dalam pertemuan minggu lalu, penyidik sudah memaparkan perkembangnan penyelidikan termasuk keterangan pemeriksaan sekitar 90 saksi. Tapi yang dipaparkan hanya garis besarnya saja."Untuk itu, surat akan kami ajukan hari ini kepada penyidik dengan harapan kita bisa mengetahui hambatan apa yang dihadapi mereka. Bila BAP besok sudah bisa diterima oleh tim, maka pada Kamis nanti BAP tersebut bisa dibahas dalam rapat TPF berikutnya," ujar Usman.Rapat TPF berikutnya akan dilaksanakan di Mabes Polri Kamis (20/1/2005), pukul 16.00 WIB. Prioritas utamanya kata Usman, adalah untuk mempelajari sejauh mana hasil penyelidikan Mabes Polri, sehingga TPF bisa mengetahui arahan apa yang bisa diberikan pada penyidik.Sementara itu, perihal senjata api yang dikatakan dimiliki oleh Pilot Garuda Pollycarpus atas daftar registrasi dari BIN, Usman menyatakan hal itu sudah ditanyakan kepada penyidik. Menurut penyidik mereka sudah mengklarifikasikan kepada BIN dan dikatakan tidak ada data izin senjata Pollycarpus dari BIN."Tapi saat kami tanyakan, kepada siapa penyidik mengklarifikasikan data tersebut, para penyidik tidak dapat menjawabnya. Kami jadi curiga, jangan-jangan Polri tidak berani mengungkap kasus ini lebih lanjut," kata Usman.Lebih lanjut Usman mengatakan, bila TPF sudah mempelajari BAP para saksi, maka TPF akan meminta keterangan sejumlah instansi terkait. Termasuk keterangan dari BIN mengenai izin pemilikan senjata api Pollycarpus. (fab/)