Dukung Kenaikan BBM, Ini 5 Harapan Koalisi Indonesia Hebat

Jakarta - Semua parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat mendukung penuh kebijakan pemerintahan Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ada lima poin yang diminta koalisi parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla ini.

Lima hal yang diminta KIH terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla antara lain adalah insentif untuk rakyat kecil sebagai imbas kenaikan BBM, hingga mendukung pemerintah lebih progresif dalam memerangi mafia migas.

Berikut lima hal yang diminta KIH dalam dukungan kenaikan harga BBM :

1. Kebijakan kenaikan harga BBM diharapkan bisa mendorong reformasi struktural perekonomian nasional, melalui reformasi pajak untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia lainnya seperti penyehatan APBN, pengembangan infrastruktur guna menggerakan sektor produktif perekonomian rakyat.

2. Memahami tugas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berat di bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan beban utang luar negeri yang terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Tingkat penerimaan perpajakan yang tidak pernah tercapai (shortfall) selama 3 tahun berturut-turut. Begitupun dengan defisit-defisit keseimbangan primer yang menunjukan belanja pemerintah sudah dibiayai utang yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Maka, pengalihan subsidi menjadi pilihan kebijakan untuk memastikan agar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan seperti petani, nelayan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui kartu Indonesia Sejahtera dan bisa mendapatkan bantuan untuk kegiatan produktif secara langsung dari pemerintah.

3. Meminta pemerintah agar lebih progresif dalam memerangi mafia migas dengan mengintegrasikan seluruh aparat pajak, aparat penegak hukum, dan kerjasama dengan alat negara lain seperti KPK, Kejaksaan, dan PPATK, serta intelijen untuk melawan bentuk kejahatan ekonomi.

4. Pemerintah diharapkan terus menerus melakukan efisiensi di sektor migas dan juga diimbangi dengan melakukan audit migas secara menyeluruh. Hal ini termasuk pengauditan terhadap Petral. Selain itu, terkait ini Pertamina diminta juga gerak cepat menggunakan seluruh minyak mentah produksi nasional Indonesoia untuk diolah di kilang-kilang dalam negeri. Larangan ekspor minyak mentah yang menjadi porsi pemerintah dalam production sharing contract harus segera dijalankan. PLN diharapkan juga bisa melakukan efisiensi di seluruh mata rantai produksi dan distribusi dari hulu hingga ke hilir.

5. Masyarakat diimbau lebih bersabar terhadap pembenahan secara menyeluruh yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Atas dasar hal tersebut, maka terhadap berbagai program untuk secepatnya mengalihkan subsidi tersebut dalam bentuk pembuatan irigasi pertanian, perbaikan rumah-rumah kumuh milik rakyat, penguatan sektor produksi rakyat melalui koperasi dan UMKM.




(hat/van)