4 Fraksi DPRD DKI Tolak Tarif Parkir Naik, 3 Lainnya Ngambang

Jakarta - Empat fraksi DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak rencana kenaikan tarif parkir sebesar 200 persen. Sedangkan tiga fraksi lainnya bersikap ngambang.Keempat fraksi yang menolak adalah FPAN, FPPP, FPDIP, dan FPKS. Sedangkan tiga fraksi yang bersikap ngambang adalah FPG, FPD, dan FKR yang merupakan gabuang PKB dan PBR.Demikian yang mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang restribusi daerah di Kantor DPRD DKI Jakarta jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2005).FPAN melalui jubirnya Daniel Abdullah meminta agar Badan Pengelola (BP) Parkir yang selama ini mengelola tarif perparkiran di DKI agar dibubarkan. FPAN mengusulkan agar pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Jadi Pemda hanya menerima pajak parkir.FPKS melalui jubirnya Tubagus Arif menyatakan usulan kenaikan tarif parkir idenya tidak objektif. Perolehan pendapatan restribusi parkir yang kecil sebesar Rp 14,1 miliar per Desember 2004 dinilai lantaran sistem yang tidak berjalan.FPPP menolak tegas kenaikan tarif parkir. Alasannya pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen parkir masih sangat lemah, khususnya di tingkat kebocoran dana. Melalui jubirnya Abdullah Rawiradirdja, FPPP mengusulkan BP Parkir diperbaiki agar setiap pemasukan dari para juru parkir langsung disetor ke Bank DKI dalam waktu 1x24 jam dengan menggunakan mobil keliling.FPDIP menyatakan keberatan dengan rencana kenaikan tarif parkir. Melalui jubirnya Tatang Rustandi, FPDIP menganjurkan agar sebelum menaikkan tarif, hendaknya BP Parkir membenahi dulu pengelolaan dan pengembangan areal pemungutan. Sehingga pengguna parkir mendapat jaminan keamanan.FPD melalui jubirnya Ernawati Sugondo mempertanyakan apakah sudah dilakukan komunikasi publik untuk kenaikan tarif parkir. Karena kenaikan tarif besarannya dipengaruhi oleh mekanisme penyediaan jasa perparkiran dan pemakai jasa perparkiran.FPG meminta eksekutif mengantisipasi kebocoran-kebocoran dana di bidang perparkiran. Menurut jubirnya Abraham M Larobu, hal itu dilakukan agar mekanismenya jelas.FKR tidak menyinggung permasalahan parkir. Yang disorot hanya masalah restribusi secara keseluruhan. Melalui jubirnya Abdul Wahab Djamhuri, FKR berpendapat tarif tidak harus dinaikkan jika peningkatan pelayanan belum didapat. Namun tidak disebutkan tarif apa yang dimaksud FKR.Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan, Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna selaku pimpinan rapat menyatakan, tanggapan fraksi yang tidak setuju atas rencana kenaikan tarif parkir akan mendapat jawaban dari Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yang disampaikan satu minggu kemudian.Rapat Paripurna hanya dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Sedangkan Sutiyoso tidak datang karena baru tiba di Jakarta tadi siang sepulang dari Paris. Rapat berlangsung pukul 13.00-17.00 WIB. (sss/)