Fraksi Gerindra DPR Minta Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan BBM

Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan sikap resmi atas kenaikan harga BBM. Gerindra meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sikap resmi tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang dipimpin ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di ruang Fraksi Gerindra Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2014). Pernyataan sikap ini dihadiri 23 anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

‎"Keputusan tersebut adalah keputusan yang bukan hanya tidak tepat waktunya, tapi keputusan yang menurut Fraksi Gerindra jauh dari harapan apa yang disampaikan Presiden Joko saat kampanye," kata Ahmad Muzani.

Menurutnya, saat ini harga minyak dunia turun 73,6 dollar per barel. Dalam pagu APBN, harga BBM 105 dollar per barrel. Pemerintah di banyak negara saat ini kata Muzani justru sedang pesta pora menikmati turunya harga BBM.

"Alasan karena kurs yang sekarang melampaui batas ambang APBN yaitu Rp 11.600/dollar, sekarang sudah di atas Rp 12.000.‎ Angka Rp 11.600/dollar dengan Rp 12.000 terpaut 4 persen, tapi kenyataanya kenaikan BBM mencapai 30 persen. Itu jelas tidak adil," ujarnya.

Sementara alasan lain soal besarnya subsidi BBM yang digunakan masyarakat sehingga tak tepat sasaran disebut alasan klasik tiap rezim pemerintah ingin naikkan harga BBM.

"Kami apresiasi tahun 2012 Walikota Solo Joko Widodo menolak BBM yang dinaikkan Presiden SBY dengan menolak BLSM karena dianggap bantuan ini tak memberikan pendidikan politik yang baik. Silakan cek di banyak media," paparnya.

"Kami harap Presiden mendengar sedikit atas keberatan masyarakat ini. Kami ingin mengetuk hati beliau, seperti beliau wujudkan saat menolak harga BBM bahwa subsidi apapun itu tanggjawab negara," imbuh Muzano.

"Karena itu Fraksi Gerindra dengan ini mengetuk hati pemerintah Joko Widodo untuk mencabut kebijakan tersebut dan kembalikan ke harga semula," tegasnya.

Sikap resmi Fraksi Partai Gerindra ini berbeda dengan pernyataan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada saat kampanye Pilpres 2014 silam. Prabowo mengungkap keinginannya untuk mengurangi subsidi BBM dan mengarahkannya untuk program-program untuk rakyat miskin.

"Kita kurangi subsidi, tetapi kita tetap harus melindungi kelompok masyarakat yang paling miskin dan paling lemah," kata Prabowo dalam dialog capres yang diselenggarakan Kadin di Djakarta Theater, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014) silam.

Konsep Prabowo mengalihkan subsidi BBM untuk rakyat kecil sebenarnya mirip dengan apa yang disiapkan Presiden Jokowi saat ini. Subsidi dialihkan agar diterima oleh rakyat yang lebih berhak. Tak main-main, Prabowo bahkan punya rencana jangka panjang untuk menurunkan subsidi BBM.

"Kita bisa turunkan subsidi mungkin setengah sampai dua per tiga dalam tiga tahun. Kita bisa turunkan subsidi Insya Allah dalam 4 atau 5 tahun bisa meminimalkan subsidi," kata Prabowo.

Pengalihan subsidi tersebut rencananya akan dialihkan ke sektor lain yang langsung mengena ke rakyat kecil. Misalnya untuk penyediaan transportasi massal yang murah dan tambahan dana untuk pembangunan pedesaan.

(iqb/van)