Menkum HAM Kirim Staf Khusus Damaikan PPP Kubu Romi dan Djan Faridz

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly merasa prihatin dengan konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan. Politisi PDI Perjuangan ini pun mengaku telah mengirim seorang staf khusus untuk mendamaikan PPP kubu Romahurmuziy (Romi) dan kubu Djan Faridz.

"Saya jujur saja meminta kedua belah pihak untuk duduk bersama, saya sudah menugaskan staf khusus saya untuk mencoba atas nama saya, mencoba bagaimana mencari jalan terbaik daripada persoalan ini berlanjut," kata Yasonna kepada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (17/11/2014).

"Saya siap untuk berbicara dari hati ke hati, nggak ada manfaatnya kalau begini terus. Capek. Saya menugaskan staf khusus saya, sudah ada yang bertemu dengan ini, kita lihatlah perkembangannya, kalau tidak sembari proses ini berjalan terus," kata politisi yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

PPP kubu Romi menggelar Muktamar VIII PPP pada 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Muktamar ini menghasilkan kepengurusan dengan ketua umum Romi. Kementerian Hukum dan HAM pada 28 Oktober lalu mengesahkan kepengurusan PPP yang diajukan kubu Romi.

Pada 30 Oktober - 2 November gilian PPP kubu Suryadharma Ali menggelar muktamar di Jakarta. Hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum secara aklamasi.

PPP kubu Djan Faridz mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Romi Cs. Hasilnya pada 6 November lalu PTUN mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28/10/14 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP pimpinan Romi ditunda.

(erd/nrl)