Ahok Sebut Pelantikan Dirinya Tak Ada Hubungan dengan DPRD DKI

Jakarta -

Fraksi-fraksi dari KMP di DPRD DKI menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan cara tak hadir di rapat paripurna Jumat (14/11) kemarin. Wakil Ketua MPR Fadli Zon pun menyatakan ketidakhadiran KMP membuat pengangkatan Ahok cacat hukum.

Ahok menanggapi santai penolakan KMP tersebut. Menurutnya surat pengangkatan berasal dari Mendagri dan pelantikan dilakukan berdasarkan SK Presiden.

"Pelantikan saya tidak ada hubungan dengan DPRD, ini masalah SK Presiden saja. Tidak ada (masalah dengan) paripurna," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra mendukung sikap KMP DKI, karena menilai ada prosedur yang dilanggar oleh DPRD DKI.

"Dalam tatib DPRD DKI, paripurna ketua DPRD tak bisa lakukan sendiri, harus kolektif kolegial minimal paraf dua pimpinan DPRD baru sah dan legal. Ini dipaksakan karena kepentingan partainya. Yang kemarin itu bodong, bukan paripurna. Jadi jelas aturan mainnya dalam tatib," kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Fadli, jika proses pengangkatan Ahok dilanjutkan dengan pelantikan oleh Presiden, maka itu dinilai hanya melanjutkan inkonstitusionalitas. "Saudara Ahok kalau dipaksakan dengan proses yang cacat, dia akan jadi gubernur yang cacat," kritiknya.

(rna/jor)