Paradigma Pemerintah Tentang Bencana Aceh Harus Diubah

Jakarta - Paradigma pemerintah dalam memandang bencana gempa dan tsunami di NAD dan Sumut harus diubah. Pemerintah tidak sedang menghadapi bencana nasional tetapi internasional sehingga harus ditangani secara profesional. Hal itu diungkapkan Ketua FPKS DPR Untung Wahono dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (18/1/2005). “Dari sisi kedahsyatan, jumlah korban serta kerusakan fisik yang ditimbulkan, bencana ini harus ditangani secara profesional,” ujarnya. Selain itu, lanjut Untung, pentingnya pemetaan masalah dengan tepat sehingga apabila terjadi bencana serupa dapat segera ditangani. Misalnya memperkirakan kebutuhan dalam penanganan bencana serta siapa yang menanganinya. “Sehingga kalau ada bantuan intensional, kita bisa memetakannya, negara mana kita perlu apa dan berapa lama keberadaan negara itu,” katanya. Untuk daerah yang sudah cukup tertangani seperti Banda Aceh perlu segera dilakukan rehabilitasi fisik, relokasi dan rehabilitasi psikologi trauma masyarakat. Selain itu, juga dibutuhkan rehabilitasi sosial karena banyak anggota keluarga yang terpisah. Sedangkan untuk daerah terisolir perlu segera dilakukan pembukaan hubungan jalur darat. Selama ini, pemberian bantuan ke daerah terisolir mengandalkan asing dengan menggunakan helikopter. Dikatakan Untung, usulan itu akan disampaikan dalam rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR di Gedung DPR/MPR, pukul 14.00 Wib. (rif/)