4 Agenda Prioritas Jokowi: One Stop Service Hingga Alih Subsidi BBM

Brisbane - Ada empat poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan negara-negara peserta G-20. Hal itu berhubungan dengan agenda prioritas ke depan. Apa saja?

Dalam pidato yang disampaikan dalam sidang pleno G-20 yang tertutup dari media, Sabtu (15/11/2014) siang tadi di Brisbane Convention Exhibition Center (ECBC), Australia, Jokowi sempat menyampaikan kisah suksesnya di Solo dan DKI. Kemudian, presiden ketujuh itu berjanji akan membawa caranya bekerja hingga tingkat nasional.

Atas dasar itu, dibuatlah empat program prioritas ke depan. Berikut programnya seperti dikutip dari transkrip yang disampaikan Seskab Andi Widjajanto dan Mahendra Siregar selaku pendamping Jokowi dalam pertemuan tersebut:

1. Peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional. Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online.

2. Di bidang pajak, saya ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya optimis angka ini akan meningkat.

3. Saya ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.

4. Saya ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas “manusia”nya. Sebgai tahap awal, saya sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka akan tercipta produktifitas dan daya saing nasional yang lebih tinggi.

"Berbagai upaya ini akan kami laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’, serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia," demikian janji Jokowi.

(mad/ahy)