Kisah Samad yang Kesulitan Sekamar dengan Istri karena Ketatnya Aturan di KPK

Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad bercerita mengenai ketatnya kode etik dan perilaku di institusinya. Ia pun mengungkap cerita tentang sulitnya dia berada sekamar dengan istrinya, gara-gara ketatnya aturan ini.

Samad berpidato di Ruang Serbaguna Gedung Kementerian PANRB, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.69, Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2014) pagi. Di situ hadir MenPAN RB Yuddy Chrisnandi dan ratusan jajarannya.

Samad kemudian menceritakan dengan santai tentang ketatnya kode etik dan prilaku di KPK. "Senyum mungkin di kantor ini hal yang lumrah, tapi di KPK itu bisa menjadi masalah besar," ujar Samad mengawali cerita.

Sebagai Ketua KPK, Samad tentu kerap diundang ke berbagai daerah di Tanah Air. Perjalanan dinasnya itu tentulah dibiayai oleh negara. Misalnya seperti, transportasi, penginapan, dan lain-lain.

Jika Samad berdinas saat weekend, ia kerap mengajak istrinya. Agar tak melanggar kode etik dan prilaku, dirinya pun merogoh kocek sendiri untuk membayar tiket pesawat istrinya.

Kamar hotel penginapan Samad pun dibiayai oleh negara. Agar tak melanggar aturan, ia juga mengaku selalu memesan satu kamar hotel lagi agar bisa bersama dengan istrinya.

"Di KPK, memasukkan Istri ke kamar hotel itu pelanggaran berat. Itu sanksinya keras, bisa sampai pemecatan. Memasukkan istri saja nggak boleh, bagaimana orang lain," kelakar Samad disambut tawa para undangan yang hadir.

Samad tak menampik bahwa ketatnya kode etik dan prilaku di KPK itu sering membuatnya kerepotan. Namun hal tersebut menurutnya sangatlah baik diterapkan.

"Betapa ketatnya kode etik itu, tapi ini menjaga kita sebenarnya supaya tidak ada abuse of power. Di KPK itu zero tolerance. Sekecil apapun kesalahan tidak bisa ditolerir. Susah masuknya tapi mudah keluarnya," imbuhnya.

Samad yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang hitam itu berharap agar kementerian juga membuat kode etik dan perilaku yang ketat. Tentunya juga disertai sanksi tegas jika dilanggar.

"Kita mendorong semua kementerian dan lembaga negara membuat kode etik dan perilaku agar bisa menjaga marwah lembaga negara dan kementerian. Kalau sistemnya benar, akan sulit melakukan pelanggaran-pelanggaran," jelasnya.

Pada kesempatan itu MenPAN RB Yuddy Chrisnandi dan KPK sepakat untuk mencegah gratifikasi di lingkungan pemerintah. Yuddy membuat pernyataan komitmen pencegahan tindak pidana korupsi di kementeriannya.

(bar/fjr)