.webp)
Sejak dilantik pada 1 Oktober lalu, anggota DPR periode 2014-2019 hingga kini belum juga bekerja maksimal. Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya sudah berlari, para anggota dewan terhormat di Senayan justru masih sibuk dengan perseteruan mereka.
Alat kelengkapan dewan (AKD) yang semestinya sudah rampung, namun hingga hampir dua bulan sejak pelantikan tersebut juga belum tuntas. Dua faksi yang berseteru, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepertinya masih 'asyik' dengan perselisihan mereka. Lalu kapan drama perseteruan keduanya benar-benar akan berakhir?
Secercah harapan perdamaian kedua kubu sempat muncul saat politisi senior PDIP Pramono Anung berkicau melalui akun twitternya pada Sabtu (8/11) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono bahkan menyebut berakhirnya perseteruan dua kekuatan kuat di DPR itu sebagai kado. "Malam yg indah, KIH dan KMP Alhamdulillah selesai, dan Chelsea menang #KadoBuatKu," kicaunya.
Gaung harapan bersambut. Ketua MPR yang juga politisi PAN, Zulkifli Hasan menyebut KMP dan KIH telah bersepakat untuk berbagi kursi pimpinan komisi dan akan bekerja bersama-sama. "KMP dan KIH Insya Allah minggu depan selesai. Prinsipnya musyawarah, berbagi dan bersama-sama," ujar Zulkifli, Minggu (9/11/2014).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan, hasil lobi kedua kubu menyepakati pembagian jatah kursi pimpinan AKD untuk KIH. KIH akan mendapatkan jatah 16 wakil ketua AKD. Kesepakatan itu tampaknya mengkonfirmasi pengakuan Waketum Gerindra Edhy Prabowo sebelumnya yang menyebutkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah menyetujui permintaan KIH untuk pembagian pimpinan Komisi 60% KMP dan 40% KIH.
"Iya benar (Prabowo setuju opsi 60-40), tapi Gerindra tidak sendirian," kata Edhy Prabowo, Kamis (6/11).
Namun Fadel menegaskan, kesepakatan yang dihadiri para juru lobi kedua kubu itu masih harus menunggu persetujuan dari Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Juru lobi kedua kubu yang bertemu pada Sabtu malam itu antara lain Pramono Anung dan Olly Dondokambey dari PDIP. Dari KMP, di antaranya Ketum PAN Hatta Rajasa, politikus Golkar Ade Komaruddin, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan. Sebelum pertemuan Sabtu malam itu, KMP dan KIH sudah melakukan lobi lebih dari 25 kali untuk mencapai kata sepakat.
"Sekarang tunggu teken dari Pak Aburizal Bakrie. Beliau sebagai Ketua Presidium Koalisi Merah Putih," kata Waketum Golkar Fadel Muhammad, Minggu (9/11/2014).
Kubu KMP bahkan menyebutkan jika kesepakatannya dengan KIH akan diteken pada Senin (10/11). KIH menurut KMP, akan menyerahkan nama-nama anggota AKD sebagai konsekuensi kesepakatan pada sidang paripurna hari Selasa (11/11). Namun harapan perdamaian itu pupus tatkala kicauan Pramono Anung dibantah justru oleh rekan partai sekoalisinya di KIH yakni PPP, PKB dan NasDem yang ramai-ramai membantah ada kesepakatan dengan KMP.
Gara-gara ketidaksolidan internal KIH, lobi-lobi pun harus digelar kembali. Selasa (11/11) para 'dewa' KIH berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri. Salah satu hasilnya, KIH menginginkan proposal revisi UU MD3 masuk dalam poin kesepakatan dengan KMP.
Rabu (12/11), lobi-lobi KIH dengan KMP kembali digelar. Pertemuan digelar kembali untuk membuat kesepakatan baru, dan bagi KIH untuk menyodorkan proposal revisi UU MD3. Kediaman Ketum PAN Hatta Rajasa di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan menjadi lokasi perundingan kedua kubu digelar. Hasilnya, lagi-lagi kedua kubu mengumbar harapan telah terjadi kesepakatan damai.
"Hari ini alhamdulillah tidak ada lagi hal-hal yang krusial, masing-masing sudah sampai pada titik temu yang akan akan kita bahas dalam waktu satu hari ini dalam satu kesepakatan yang bisa menjadikan DPR kita itu solid. Sudah saatnya DPR untuk mulai bekerja," kata Hatta dalam jumpa pers bersama di rumahnya.
Hatta mengisyaratkan sikap KMP yang terbuka terhadap usulan KIH tentang proposal revisi UU MD3. "Tentu saja kalau kita berbicara 21 (kursi untuk KIH -red), tentu nanti ada beberapa hal yang diperbaiki dalam MD3 kita. Itu tidak masalah. Yang paling penting, itu esensi kesepakatan bersama itu sudah tercapai, yang lain hanya berupa teknis," papar Hatta.
Setelah pertemuan itu, rencananya rapat paripurna akan digelar keesokan harinya, Kamis (13/11). KIH menurut KMP, lagi-lagi berjanji akan menyerahkan nama-nama anggota dalam sidang paripurna.
Namun seperti yang sebelumnya, untuk kedua kalinya paripurna batal digelar. Politisi PDIP TB Hasanuddin beralasan ada sejumlah kesepakatan yang belum disetujui antara KIH dengan KMP, terutama pasal 98 ayat 6,7 dan 8; dan pasal 74 dalam UU MD3.
"Daripada nanti kalau paripurna hanya tidak jelas saja, lebih baik ditunda. Seharusnya 21 unsur pimpinan yang diberikan kepada KIH diperjelas, kemudian ada beberapa pasal di UU MD3 yang akan kami ubah," ujar TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Sikap tarik ulur KIH tersebut membuat wakil ketua DPR yang juga politisi Gerindra Fadli Zon geram. Menurut Fadli, sikap KIH tak ubahnya 'dikasih hati minta jantung'.
"Istilahnya dikasih hati minta jantung!" kata Fadli Zon di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11).
Menurut Fadli, KMP sudah membuka diri untuk berdamai dengan KIH yang membentuk DPR tandingan, dengan menyepakati kursi pimpinan komisi dan badan yang finalnya 21 kursi melalui revisi UU MD3.
Namun, kesepakatan yang harusnya segera ditandatangani kemarin, lagi-lagi batal karena KIH di saat 'injury time' mengajukan permintaan baru yaitu menghapus pasal terkait Hak Menyatakan Pendapat di pasal 98. Mereka beralasan hak anggota DPR ini bisa mengancam posisi Presiden.
"Mengenai hak-hak DPR tidak bisa diotak-atik, hak bertanya, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat itu tidak bisa diganggu-gugat," cetus Fadli.
Jika poin terakhir ini tidak tercapai kesepakatan, drama lobi 'deal or no deal' di Senayan sepertinya masih akan panjang. Sementara wakil ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah kembali menjanjikan paripurna 'islah' KIH-KMP akan digelar Senin (17/11) mendatang.
"Karena mereka perlu waktu untuk siapkan nama-nama, dan komunikasi kita ya (paripurna) ditunda sampai Senin," kata Fahri.
Lantas, apakah Senin benar-benar menjadi akhir dari perseteruan KIH-KMP? Atau para politisi Senayan itu masih akan memperpanjang drama 'dagelan' mereka?
(rmd/erd)
